Edisi 09-01-2016
Klinik Asing Harus Diawasi Ketat


JAKARTA– Kasus dugaan malapraktik yang melibatkan klinik Chiropractic First menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah. Tempat pengobatan alternatif itu leluasa beroperasi, padahal tak mengantongi izin. Tanpa kontrol ketat, keberadaan klinik asing bisa membahayakan masyarakat.

Sejumlah pihak mendesak Kementerian Kesehatan mengambil sikap tegas terhadap peristiwa tersebut. Menjamurnya klinik asing, termasuk yang ditengarai tak mengantongi izin, tidak lepas dari kewenangan Kemenkes.

Ketua Ortopedi Spine Indonesia Didik Librianto mengingatkan, dalam bidang ortopedi tidak dikenal adanya chiropractic atau manipulasi tulang belakang sebagaimana yang terjadi pada Allya Siska Nadya, korban meninggal seusai menjalani terapi di Klinik Chiropractic First. ”Dalam pendidikan, kita tidak dikenal chiropractic karena itu termasuk dalam pengobatan tradisional asing,” kata Didik di Jakarta kemarin.

Dia menjelaskan, chiropractic berbeda dengan fisioterapi yang telah diketahui metode pendidikan dan tingkat keamanannnya.”Sehingga sudah seharusnya klinik terapi atau dokter pengobatan tradisional asing harus mengantongi izin terlebih dahulu dari Kementerian Kesehatan,” katanya.

Allya Siska Nidya, 33, putri mantan Wakil Direktur Komunikasi PLN Alvian Helmy Hasjim meninggal dunia seusai menjalani terapi di Chiropractic First, Pondok Indah Mall 1, Jakarta (6/8/ 2015). Hasil diagnosis tim medis RS Pondok Indah menyatakan Allya awalnya menderita kifosis cervicalis (gangguan berupa lekukan pada tulang punggung). Namun di detik akhir hidup Allya, dokter menemukan adanya kelainan tulang leher yang diduga akibat terapi chiropractic.

Kuasa hukum keluarga, Rosita P Radjah, mengatakan Kemenkes tidak bisa lepas tangan dari persoalan ini. Merujuk pada Peraturan Menkes Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, chiropractic digolongkan sebagai pengobatan tradisional. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa terapis atau dokter pengobatan tradisional asing harus mengantongi izin langsung dari Kemenkes. ”Kemenkes turut melakukan kelalaian atas praktik chiropractic tersebut,” katanya.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai keberadaan klinikklinik kesehatan ilegal di Indonesia saat ini merupakan bentuk lemahnya pengawasan Kemenkes. Menurut Koordinator Pengaduan dan Hukum YLKI Sularsi, sudah sepatutnya Kemenkes mengambil tindakan terhadap peristiwa ini dan melakukan langkah-langkah lain agar kasus serupa tidak terulang. ”Sebab ada klinik-klinik ilegal masih bebas beroperasi,” ujarnya.

Anggota Komisi IX Irma Suryani Chaniago menuding Kemenkes dan jajaran di bawahnya kecolongan dengan praktik ChiropracticFirst. Seharusnya Kemenkes dapat mengetahui setiap keberadaan tenaga medis asing yang beroperasi di Indonesia. ”Dia (tenaga kerja asing) datang ke sini sebagai apa, kerja di perusahaan apa, siapa yang bertanggung jawab ini kan mesti ada kontrol,” katanya.

Terkait klinik kesehatan ilegal, Irma mendesak pemerintah untuk membuktikan dirinya tidak abai terhadap hal tersebut. Caranya bisa dengan menutup seluruh klinik chiropractic di Indonesia. Selain itu terpenting adalah regulasi tentang siapa yang bertanggung jawab memberikan izin klinik-klinik. ”Pemerintah daerah harus mengecek juga dong terhadap izin usaha klinik-klinik ini,” katanya.

Menkes Nila F Moeloek mengakui klinik Chiropractif First di PIM 1 Jakarta belum mengantongi izin dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Disinggung keberadaan klinik-klinik asing yang beroperasi di Indonesia, Nila mengaku sepanjang memiliki legalitas hal itu diperbolehkan. ”Klinik asing tetap diizinkan melakukan praktik di Indonesia selama ada izin dan pengawasan dari dinas kesehatan setempat,” kata Nila di sela kunjungan kerja ke RS Dokter Iskak, Tulungagung, Jawa Timur, kemarin.

Menurut pakar kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Budi Wiweko, persoalan izin praktik klinik berada dibawah wewenang dinas kesehatan pemerintah daerah setempat. Hanya, aturan mainnya adalah di manapun praktik itu dilakukan, harus mengantongi izin. ”Sepanjang memenuhi persyaratan tidak masalah berpraktik di mana saja,” ujarnya.

Yang perlu dilihat juga dalam kasus ini soal kompetensi tenaga medis. Secara aturan, seorang tenaga medis wajib memiliki kompetensi dan harus diakui konsil kedokteran. ”Ditandai dengan surat tanda registrasi (STR). Kalau sudah punya itu dan diakui konsilkedokteran Indonesia barulah bisa berpraktik. Kalau izin kliniknya ada di dinas kesehatan,” ucapnya.

Selain itu, dokter yang akan berpraktik wajib menjadi anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dalam aturan dasar dan aturan rumah tangga (AD-ART) IDI disebutkan juga soal tenaga medis asing yang akan praktik di Indonesia.

”Seorang dokter asing harus jadi anggota IDI. Kemudian dilihat juga kompetensinya. Dia juga harus menguasai bahasa Indonesia dan bekerja di tempat yang membutuhkan layanan dokter,” sebut Budi. Setiap pasien di imbau mengetahui kompetensi dokter yang dijadikan rujukan berobat. Jangan hanya melihat seorang tenaga medis dari sekadar asalnya.

Polisi Dinilai Lamban

Keluarga korban menganggap polisi lamban dalam menangani kasus kematian Allya Siska Nadya. Pihak keluarga sudah melaporkan kasus ini di Polda Metro Jaya 12 Agustus 2015, namun baru terlihat penyidikannya saat ini. Ayah korban, Alvian menerangkan, setelah putrinya meninggal dunia, selang enam hari dirinya membuat laporan ke kepolisian.

Namun baru dua minggu berikutnya, dia dimintai keterangan oleh penyidik untuk dijadikan berita acara pemeriksaan. Yang cukup mengherankannya, tidak terlihat inisiatif dari kepolisian untuk melakukan autopsi terhadap jenazah anaknya. ”Saya sebagai masyarakat awam tidak mengetahui mengenai kepentingan autopsi itu,” kata Alvian.

Karena tidak ada inisaaatif polisi itulah pihak keluarga akhirnya sepakat jasad Allya tidak dibongkar lagi saat ini. Menurutnya, pembongkaran makam setelah lewat lima bulan akan menjadi pekerjaan yang sia-sia. ”Setelah lima bulan jasad hanya tinggal tulang, tidak ada jaringan yang melekat,” ujarnya.

Selain enggan membongkar makam Allya, keluarga korban meminta kepolisian menghadirkan dokter Randall Cafferty terkait kasus dugaan malapraktik di Chiropractic First. Sebab, Randall yang sudah dipanggil dua kali oleh Polda Metro Jaya selalu tak hadir. Keterangan Randall diperlukan untuk membuka kasus itu agar menjadi terang benderang. ”Panggilan pertama lawyer -nya minta ditunda. Saat dipanggil lagi infonya Randall sudah resign per November 2015 Chiropractic,” ungkap kuasa hukum keluarga, Rosita P Radjah.

Rosita mengaku heran dengan keterangan yang menyatakan bahwa Randall sudah mengundurkan diri dari tempat praktik itu. Keterangan ini dianggap janggal karena saat menerima surat panggilan pertama yang bersangkutan masih aktif di Chiropractic. Sejauh ini pihak keluarga belum meminta macam-macam terhadap Chiropractic First.

Dia berharap pihak Chiropractic kooperatif dalam pengusutan kasus ini. Apalagi diduga Randall berada di luar negeri. ”Tentunya Chiropractic yang ada di Singapura dan Indonesia sebaiknya kooperatif agar bisa memberikan keterangan di Polda untuk bisa diungkap. Itu harapan keluarga,” ucapnya.

Sementara itu penyidik Polda Metro Jaya mengaku telah berkoordinasi dengan atase Polri di Washington DC, Amerika Serikat dan FBI terkait kasus dugaan malapraktik di Chiropractic First. ”Ini menunjukkan keseriusan kami untuk menindaklanjuti dugaan malapraktik, sehingga masyarakat jangan khawatir,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Khrisna Murti.

Dia mengaku penyidik akan mengirimkan red notice melalui Interpol. ”Kami akan memberikan data dan melakukan pemeriksaan di Amerika. Merekaakan membantu menelusuri siapa dokterini. Bila layak disidangkan di sana (Amerika) maka kami akan menyerahkan bukti kepada mereka. Jadi, saya yakinkan kepada publik bahwa kasus ini tetap berlanjut,” kata Khrisna.

Untuk melakukan pembuktian, kepolisian membutuhkan autopsi guna menentukan penyebab kematian korban. ”Karena ini sudah jadi isu publik, berdasarkan yuridis Pasal 134 KUHP kami berkewajiban melakukan autopsi. Kami akan koordinasi dengan dokter forensik yang terbaik, kalaupun sudah lima bulan masih bisa diautopsi, karena kematiannya di sekitaran tulang,” katanya.

hunaifi masoed/ ridwansyah/helmi syarif/ r ratna purnama/ sindonews/okezone