Edisi 12-02-2017
Kasus Ahok Preseden Buruk Demokrasi


JAKARTA- Langkah Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengembalikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta selepas cuti kampanyenya berakhir kemarin jadi catatan buruk bagi demokrasi di Indonesia.

Sejumlah kalangan mengaku sulit menemukan alasan pembenar seorang kepala daerah yang menyandang status terdakwa bisa tetap memimpin warga. Undang-Undang Nomor 23/ 2014 Pasal 83 tentang Pemerintahan Daerah dengan tegas mengatur larangan tersebut. Apa yang terjadi pada Ahok tidak hanya preseden buruk bagi demokrasi, tetapi juga berpotensi menyulut kegaduhan berkepanjangan yang mau tak mau akan menguras energi bangsa. Indikasi ke arah itu sudah terlihat. Kemarin kalangan DPR sudah mewacanakan akan menggalang hak angket sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang terkesan melindungi Ahok yang jadi terdakwa kasus penodaan agama.

”Fraksi-fraksi di DPR penting menghidupkan hak angket untuk memastikan apakah pemerintah sudah sejalan dengan amanat undang-undang atau konstitusi,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Almuzammil Yusuf kemarin. Menurutnya, DPR dapat saja menggunakan hak angket sesuai dengan kewenangan yang diatur UU MD3 jika Presiden Jokowi tetap pada pendiriannya mengembalikan Ahok sebagai gubernur.

Dia mengaku telah menerima kajian dan aspirasi dari berbagai kalangan yang intinya menyatakan Ahok harus diberhentikan sementara karena berstatus terdakwa. Pengamat politik dari UIN Jakarta Ubaidilah Badrun mengatakan, seharusnya status Ahok dapat diselesaikan sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) UU Pemda, yakni diberhentikan karena menjadi terdakwa perbuatan pidana dengan ancaman lima tahun. Tapi karena pemerintah tetap bersikukuh, dia menyebutnya sebagai preseden buruk di tengah upaya bangsa membangun demokrasi yang sehat.

”Polemik ini akan panjang. Mestinya ada ketetapan hukum tetap soal status Ahok ini. Tentunya ini jadi preseden buruk ya untuk pembangunan demokrasi kita,” kata Ubaidilah di Jakarta kemarin. Setelah mengakhiri masa cuti kampanye sebagai calon gubernur DKI Jakarta, Ahok resmi menjabat sebagai gubernur DKI terhitung Minggu (12/2) pukul 00.00 WIB. Serah terima jabatan dengan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Sumarsono sudah dilakukan di Balai Kota kemarin. Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin menilai akan muncul problem setelah Ahok kembali ke posisinya sebagai gubernur.

Dia menilai tidak tepat argumentasi Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengatakan masih menunggu jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan kepada Ahok. ”Tidak ada lagi perdebatan bahwa nanti dilihat tuntutannya berapa, itu beda. Bukan tuntutannya yang dilihat, tapi dakwaannya pada saat registrasi, pasal yang didakwakannya itu,” ujarnya. Persoalan ini dipandangnya serius dan bisa meluas ke ranah politik dengan melibatkan Presiden Jokowi apabila tidak segera diambil tindakan.

”Presiden bisa dituduh oleh DPR melanggar UU karena tidak memberhentikan yang bersangkutan (Ahok),” ujarnya. Sebelumnya pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan, ada potensi pelanggaran konstitusi oleh Presiden dan Mendagri jika tidak memberhentikan sementara Ahok sambil menunggu kasusnya berkekuatan hukum tetap. Jika tetap ingin Ahok jadi gubernur, Presiden harus menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

”Kalau (12 Februari 2017) PakAhoktidakdicopot, Presiden harus mengeluarkan perppu. Karena tak ada instrumen hukum lain yang bisa membenarkan Ahok itu menjadi gubernur kembali tanpa mencabut (Pasal 83 UU Pemda),” ujarnya.

Dian ramdhani/ okezone