Edisi 05-06-2016
Negeri yang Menakutkan


Ironis. Polisi dan sebuah ormas membubarkan acara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta saat menggelar acara Hari Kebebasan Pers Internasional dengan memeutar Film Pulau Buru Tanah Air Beta .

Lalu ada pemberedelan buku-buku yang dianggap ”kiri”. Ah, Negeri ini takut pada ingatannya sendiri. Semuanya telah kembali ke masa Orba. Bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Semua elemen masyarakat sepertinya tak ada tempat di negerinya sendiri untuk dengan bebas mengemukakan pendapat. Untuk sekedar menggali hal-hal yang ilmiah sekalipun.

Sekedar melihat sejumlah peristiwa sebelum Aji Yogyakarta, ada sebuah acara simposium nasional yang akan membahas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tahun 1965 di Hotel Arya Duta Jakarta, tanggal 18 dan 19 April 2016 berusaha dibubarkan juga oleh sejumlah ormas dan kepolisian. Simposium yang semula berniat akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM secara adil, jujur dan beradab yang mengundang keluarga korban, aktivis HAM, TNI-Polri dan pemerintah, tak berdaya di tangan kekuatan sipil dan negara.

Pelarangan semacam itu bukan hal yang baru di negeri Indonesia. Pada masa Orde Baru, berkumpul lebih dari lima orang saja harus ada ijin. Kita masih ingat pertemuan puitis Rendra dengan Emha Ainun Nadjib Mei 1994 dilarang karena pertemuan lima orang atau lebih harus ijin polisi. Kongres Kesenian bulan Desember 2015 yang digelar di Bandung hanya omong kosong. Negara/Pemerintah menjadi pesimisme dan kesenian adalah optimisme.

Tema yang diangkat dalam Kongres Kesenian Indonesia III ”Kesenian danNegaradalam Arus Perubahan” memang sangat bagus, tapi jika pemerintah tak memahaminya juga, tak melihat gerak perubahan dan tak mampu memberikan kontribusi pada perkembangan peradaban dunia. Itu menjadi sia-sia. Ijin keramaian adalah untuk menjaga suasana yang kondusif bagi semua pihak.

Kelancaran suatu acara keramaian pasti harus didukung dengan persiapan pengamanan yang pas, tapi pemberian ijin dipertimbangkan dengan resikoresiko yang mungkin timbul, maka Polri harus mengantisipasinya. Pementasan teater, seperti juga pentas sastra, baca puisi dan sejabanya, tentu tid a k a k a n menimbulk a n resiko perkelahian atau resiko besar. Selama ini belum pernah terjadi akibat acara diskusi, pementasan teater dan baca puisi, terjadi perkelahian.

Dalam Juklap Kapolri No. Pol/ 02 / XII / 95 tentang perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Kegiatan yang harus mendapat ijin ialah seperti pentas musik, organ tunggal, pertandingan sepak bola, wayang, festival dan hal-hal yang mengundang massa banyak serta dikhawatirkan akan teradi bentrok fisik. Ijin tersebut jika keramaian yang mendatangkan massa 300 - 500 orang .

Diskusi ilmiah, acara baca puisi dan pentas teater, itu sudah lama terjadi di kota Bandung dan hanya mendatangkan penonton paling banyak 100 orang. Lebih sering sepi penonton. Sekali lagi - ijin keramaian - memang harus, untuk acara atau kegiatan yang menimbulkan keramaian seperti orgen tunggal, pasar malam, konser dan pertandingan sepakbola.

Kegiatan kegiatan seperti itulah yang dapat berpotensi mengancam ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam bermasyarakat. Sedangkan sebuah pentas monolog, baca puisi, atau diskusi keilmuan yang isinya pere-nungan, dan hanyadihadiri100orang, bukanlah konser besar yang berpotensi mengancam ketertiban.

Nasib Rakyat

Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana dan acara pentas teater, diskusi, pemutaran film dan acara baca puisi yang bagaimana yang harus ada ada ijin polisi? Sebab para seniman tentu akan mematuhi aturan itu sepanjang aturan itu tidak mengekang kebebasan berekspresi sebagai rakyat. Monolog, pertunjukan pantomim, diskusi film dan diskusi buku bukanlah propaganda idelogi. Apalagi provokasi makar, subversif, atau tetek-bengek lainnya.

Acaraacara ini ini hanya ingin mengajak khalayak luas memeriksa daya ingat dan intelektual manusia. Monolog Tan Malaka menempatkan panggung sebagai ruang pergumulan keterasingan, kecemasan, kegelisahan, kegeraman, dan kemarahan. Beberapa peristiwa berupaya mengajak kita masuk ke dalam bagian-bagian yang getir. Mendorong penyelidikan terhadap daftar gelap peristiwa masa lampau.

Pantomime mengajak manusia merenungkan perjalanan hidup, diskusi adalah upaya memelihara memelihara kecerdasan Semuanya mengajak kita memiliki rasa empati pada perihnya perjuangan hidup. Empati diperlukan untuk mengidentifikasi dan menangkap nilai-nilai yang melekat tanpa perlu juga membabi buta mengkultuskan segala pengalaman atau tindakannya. Yang perlu dipahami ialah pemerintah harus tanggungjawab bagi kesejahteraan rakyat, bersifat proaktif, bukan sebaliknya hanya menunggu.

Soal perjinan sebenarnya sahsah saja sepanjang melalui mekenisme dan persyaratan diatas. Tetapi jangan acara seni yang tidak banyak mengundang massa banyak, perizinannya dijadikan komoditas politik untuk mengekang kebebasan berekspresi warga.

Matdon
Rois Am Majelis Sastra Bandung