Edisi 09-01-2016
Jangan Terlalu Sering Rotasi Pejabat


JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta melantik 1.064 pejabat dari eselon II, III, dan IV di halaman Balai Kota kemarin. Pelantikan yang sudah tujuh kali dilakukan sejak 2015 ini dinilai memengaruhi implementasi kebijakan publik.

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Trubus Rahardiansyah mengatakan, perombakan yang terlalu sering dilakukan di birokrasi pemerintahan bisa membuat pelayanan tidak optimal. Birokrasi itu bertujuan melayani masyarakat yang mana terdapat unsur kemanusiaan.

Apabila perombakan dilakukan terlalu sering, di dalam birokrasi tentu terjadi benturan. ”Awalnya ditempatkan di bidang A, terus dipindahkan ke bidang B. Di dalam internal bidang B pasti terjadi benturan. Mereka manusia yang punya kepentingan, bukan robot,” kata Trubus saat dihubungi kemarin.

Trubus mengakui sebuah perombakan birokrasi sangat diperlukan, apalagi di DKI Jakarta yang tentu terdapat sumber daya manusia (SDM) dengan banyak potensi besar. Namun, idealnya perombakan dilakukan setahun sekali karena manusia membutuhkan waktu adaptasi. Seharusnya, lanjut Trubus, yang digenjot dalam sebuah pelayanan yakni pimpinan masing- masing bidang.

Mereka harus diberikan parameter kinerja kalau belum diberikan dorongan lagi. Bukan malah terus dituntut. ”Kebijakan di dalamnya bukan hanya logika, tapi ada keberlangsungan. Artinya, kalau Pak Gubernur mintanya secara cepat dan instan, tidak mungkin,” ujarnya.

Misalnya dalam pelayanan perhubungan dan transportasi. Menurutnya, tidak mungkin secara singkat pimpinan bidang tersebut dapat mengatasi kemacetan tanpa ada bantuan dari instansi lain, baik penambahan jalan yang butuh waktu lama ataupun pendukung fasilitas lainnya. Trubus menuturkan, untuk mewujudkan kebijakan publik, kepala daerah harus membuatnya secara sederhana, rasional, dan cerdas. ”Jadi, harus rasional dalam mewujudkan pelayanan. Kalau maunya cepat, ya akhirnya masyarakat cuma bermimpi,” tuturnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, untuk mewujudkan sebuah pelayanan itu awalnya harus bebas dari korupsi. Untuk itu, sejumlah perombakan harus terus dilakukan sampai Jakarta benar-benar bersih. Mantan bupati Belitung Timur itu menjelaskan, hingga saat ini masih banyak ditemukan pejabat baik eselon II, III, dan IV yang ”bermain” dalam suatu proyek misalnya dalam pengadaan lahan.

Saat ini banyak para pejabat yang tidak mau membebaskan lahan lantaran tidak mendapatkan persenan. ”Para pengembang properti itu secara cepat bisa bebasin lahan dengan cara penjualnya dibagi 2,5%. Logikanya, kenapa pemprov tidak bisa? Tapi, jangan salah pikir, nggak boleh terima apa pun, PNS DKI gajinya besar,” tegasnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarief menyesalkan pelantikan ribuan pejabat karena alasannya tidak relevan alias tidak masuk akal. Misalnya Kepala Satpol PP Jakarta Pusat Yadi Rusmayadi diganti garagara tidak bisa menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di luar Monas. ”Parameternya enggak begitu. Perkara Monas insidental sekali. Yadi contoh menarik yang dicopot karena alasan enggak jelas,” ungkapnya.

Selain itu, politikus Partai Gerindra itu juga mempertanyakan alasan pencopotan lurah dan camat. Informasinya, mereka dicopot karena tidak bisa meng-input perubahan honor petugas jumantik saat rapat Banggar. ”Ini saya dengar sendiri. Katanya, yang enggak bisa input mau ditinggal saja. Indikatornya lucu-lucu karena enggak bisa ubah input langsung diganti,” ungkapnya.

Perombakan yang terlalu sering ini, lanjut Syarief, sudah direkomendasikan Komisi A agar ada evaluasi. ”Kami akan meminta menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi agar segera turun tangan. Ini sangat memengaruhi birokrasi,” tegasnya.

bima setiyadi