Edisi 12-02-2017
Waspadai Kecurangan Pilkada


JAKARTA – Pelaksana pemilihan kepala daerah (pilkada) di semua tingkatan hendaknya memasang kewaspadaan tinggi untuk mengantisipasi berbagai kecurangan.

Sebagai pengawas jalannya pesta demokrasi ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dituntut serius untuk menjamin pemilu berlangsung demokratis. Harapan yang disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Farouk Muhamad dan Ketua Komisi DPR Lukman Edy itu merespons kekhawatiran adanya kecurangan pilkada. Farouk Muhammad, misalnya, mengungkap laporan adanya serombongan pekerja asing tengah masuk ke Jakarta jelang hari pemungutan suara.

Sebelumnya Ditjen Bea Cukai serta Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri membongkar penggandaan e-KTP dari Kamboja. Walaupun palsu, e-KTP tersebut menggunakan chip dan material asli. Di sisi lain, Mabes Polri menerima 255 temuan dan laporan selama tahapan Pilkada 2017. “Perlu kewaspadaan yang lebih tinggi dari petugas nanti pada hari pemungutan suara dengan mengecek lebih detail identitas pemilih yang datang ke TPS. Apabila ada identitas yang dicurigai, tepat untuk melaporkannya ke dinas dukcapil. Yang penting menghadapi orang itu di TPS harus dilokalisasi cara menyikapinya, meresponsnya,” ungkap Farouk Muhammad dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta, kemarin.

Purnawirawan polisi bintang dua itu membeberkan, keberadaan rombongan tenaga kerja asing tersebut terungkap di Bandara Sultan Hassanuddin Makkasar, Sulawesi Selatan. Mereka diidentifikasi berasal dari salah satu daerah di Sulawesi Tenggara. Menurut dia, perpindahan besar-besaran pekerja asing ini ke Ibu Kota tengah dikonfirmasi langsung ke daerah yang bersangkutan. “Cuma di sana orang tidak tahu. Di penerbangan kita cari siapa penumpangnya kan,” tutur Farouk.

Dalam diskusi yang sama, Lukman Edy menyoroti kasus e-KTP palsu. Dalam pandangannya, terungkapnya e-KTP aspal tersebut merupakan perkara serius yang harus diusut tuntas karena hal tersebut menyangkut kejahatan pemalsuan dokumen. Dia juga mengkhawatirkan pemalsuan dilakukan secara masif. Namun politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyayangkan sikap pemerintah yang tidak menjelaskan terungkapnya masalah e-KTP palsu kepada masyarakat secara maksimal. Begitu pun sikap aparat kepolisian yang tidak tanggap menangani perkara ini.

“Saya yang pertama kali melakukan sidak ke Bea dan Cukai begitu muncul kasus ini. Saya lalu tanya, ada polisi atau enggak? Mereka bilang belum ada polisi. Lah ini bagaimana?” ujar dia. Sementara itu Mabes Polri telah menerima 255 temuan dan laporan selama tahapan pilkada tahun ini. Dari jumlah tersebut, 69 laporan diterima selama masa persiapan, sedangkan 178 laporan selama masa kampanye.

Kepala Biro Penerangan Umum (Karopenum) Mabes Polri Brigjen Pol Rikwanto mengungkapkan, dari 255 temuan dan laporan yang masuk, ada 94 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, 145 bukan tindak pidana pemilu, sedangkan 4 masih pembahasan.

“Kemudian yang masuktindakpidanapemiluada12,” ujar Rikwanto. Menurut dia, jumlah tersebut bisa bertambah seiring dengan tahapan pemilu yang belum sepenuhnya tuntas. Dia menjelaskan, pelanggaran yang muncul dalam pilkada biasanya masalah klasik seperti perusakan APK, ijazah palsu, tidak sesuai dengan persyaratan serta yang terbaru penghadangan kampanye. “Masalah selalu berkutat di situ. Tapi ini semua masih berproses, jadi sampai hari pemungutan suara datanya mungkin akan berkembang terus,” tuturnya.

KPU Tutup Akses bagi E-KTP Palsu

Kemarin Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali memastikan e-KTP palsu tidak akan bisa digunakan pada hari pemungutansuara. Sistemyangberlakusaat ini menutup akses bagi mereka yang hendak menggunakan e- KTP palsu untuk bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2017.“Tidakbisadigunakanuntuk pilkada, kenapa? Karena orang yang bisa menggunakan hak pilih adalah orang yang terdaftar dalam DPT. Kalau tidak terdaftar di DPT, Anda tidak boleh menggunakan hak pilihnya,” ujar Komisioner KPU Arief Budiman.

Menurut Arief, pemilih yang datang hanya dengan membawa kartu identitas juga cuma bisa memilih pada satu jam terakhir di TPS. Mereka juga akan dicek apakah identitas yang dibawanya benar berdomisili di daerah tersebut. “Jadi kalau kamu punya 1.000 KTP misalnya, lalu ingin pindah ke 1.000 tempat, di lokasi itutidakmungkinkan,” kataArief. Menurut dia, pemilih yang sudah menggunakan haknya juga akan diberi tinta di jarinya. Dengan begitu apabila ada yang ingin mencoblos lebih dari satu kali akan terdeteksi.

“Dikontrol olehKPU, tangannyadiberitinta. Sebetulnya itu tidak bisa terkait langsung dengan pemilihan,” ucap dia. Sementara itu Bawaslu mengingatkan semua pihak untuk mengawasi penyebaran surat pemberitahuan (form C6) dan penggunaan surat keterangan (suket) pada hari pencoblosan. Hal ini penting karena dua dokumen tersebut mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan tertentu. “Soal suket perlu ditekankan ke teman-teman PPS dan KPPS karena ada laporan kemarin sudah asesmen dan memang poinnya adalah suket dan C6 jadi persoalan,” ujar anggota Bawaslu Daniel Zuchron.

Menurut dia, potensi penyalahgunaan kedua dokumen tersebut adalah penyebaran yang tidak lancar, disebarkan dalam bentuk blangko kosong serta sudah dipetakan penyebarannya oleh pihak tertentu untuk menguntungkan salah satu calon. “Langkah antisipatif yang dapat dilakukan KPU adalah meminta jajarannya untuk melapor mengenai penyebaran form C6 sertamemeriksaulangsuket. Kalau tidak tersampaikan kepada pemilih, tolong dijelaskan, jangan sampai tidak,” tutur dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kemendagri memastikan e- KTP palsu yang dikirim dari Kamboja menggunakan chip dan material asli. Adanya pengiriman e-KTP aspal tersebut terungkap setelah mantan staf khusus Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Andi Arief, mengungkap temuan tersebut di media sosial. Hingga kemarin Mabes Polri ternyata belum menyelidiki kasus tersebut.

Karopenum Mabes Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan, untuk saat ini kasus e-KTP kiriman dari Kamboja masih ditangani oleh Ditjen Bea Cukai bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu, sementaraPolrimencermatiinformasiyangberkembang.

Dian ramdhani