Edisi 09-01-2016
Proyek Jet Tempur KFX-IFX Jadi Momentum Pacu Industri Pertahanan


JAKARTA – Kerja sama Indonesia- Korea Selatan dalam pembuatan pesawat tempur canggih IFX/KFX perlu menjadi momentum memacu industri pertahanan Tanah Air.

Dengan demikian, kelak Indonesia bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan alutsista. Harapan tersebut disampaikan anggota Komisi I DPR Sukamta dan pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati. Melihat perkembangan industri pertahanan sejauh ini, mereka meyakini Indonesia bisa mencapai kemandirian.

”Industri pertahanan dalam negeri harus didukung oleh semua pihak, sebab industri pertahanan dalam negeri merupakan sumber utama dalam pemenuhan kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Ini perlu diapresiasi semua pihak sebagai sebuah kemajuandan ini harus didukung sesuai dengan undang-undang,” ujar Sukamta di Jakarta kemarin.

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menandaskan, harapan kemandirian bisa terwujud jika industri pertahanan menjadi prioritas dalam setiap pemenuhan kebutuhan alutsista. ”Ini penting untuk meningkatkan kemandirian kita. Apalagi situasi di luar negeri saat ini semakin tidak menentu, kondisi di luar yang masuk pada konflik, kondisi Laut China Selatan (LCS). Walau kita tidak ingin terlibat, tapi kita harus kuat,” kata Sukamta.

Dia lantas menggariskan, untuk meningkatkan kapasitas industri pertahanan dalam negeri maka segala sesuatunya harus dilakukan secara sistematis dan terukur, tidak hanya berdasarkan proyek tertentu saja. Dalam pandangannya, program minimum essential force (MEF) harus menjadi tolok ukur perencanaan pengembangan industri pertahanan. ”Mestinya itu bisa di-planning , alat apa saja yang dibutuhkan dan beli di mana, jangan sampai nanti pada saatnya kita butuh ternyata kemampuan dalam negeri tidak memadai,” jelasnya.

Selain menjalankan kebijakan yang dituangkan dalam perencanaan, kata dia, kebijakan soal anggaran juga sangat penting. Sebab, dibutuhkan anggaran yang mencukupi untuk terus mengembangkan industri pertahanan dalam negeri. Termasuk pembuatan UU Pertahanan yang berpihak pada industri pertahanan. ”Kita kapasitas awalnya sudah bagus, namun yang terjadi sering kali adalah pelemahan seperti, kekurangan pangsa pasar dan modal. Harus diingat juga sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini akan pensiun, makanya harus diperkuat, manpower harus diperkuat,” ucapnya.

Sukamta mengakui, sejauh ini kemampuan industri pertahanan Indonesia sudah diakui dunia internasional terutama untuk senjata ringan. Untuk itu, perlu ada ruang bagi industri pertahanan untuk terus berinovasi. ”Jelas ada unsur efek gentar bila Indonesia bisa membuat sendiri persenjataannya. Apalagi, industri pertahanan ini juga bisa menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan, di negara-negara maju ekonominya juga didorong oleh industri pertahanan dalam negerinya,” katanya.

Susaningtyas Kertopati mengatakan, ada beberapa hal yang penting dalam mengembangkan industri pertahanan yaitu perpanjangan kontrak agar bisa menyusun rencana strategi (renstra) dan anggaran serta persiapan sumber daya manusia (SDM). ”Baik pemerintah maupun DPR telah berkomitmen untuk mewujudkan kemandirian pengadaan alutsista di Indonesia. Perlu waktu, tapi saya yakin Indonesia akan bisa mandiri,” katanya.

Wanita yang akrab disapa Nuning ini menilai, sejauh ini keberadaan undang-undang industri pertahanan dalam negeri merupakan solusi bagi kemandirian alutsista. Kuncinya ada di tangan pemerintah dalam menjalankan amanah UU tersebut. ”UU Industri Pertahanan ini mewajibkan pengguna (TNI) untuk menggunakan produk dalam negeri. Artinya, mau tidak mau Indonesia harus bisa menghasilkan produk alutsistanya. Mungkin sekarang masih belum bisa memproduksi semuanya, tapi ke depan merupakan keharusan,” katanya.

Seandainya alutsista belum diproduksi maka diperbolehkan untuk membeli di luar negeri, tapi dengan persyaratan ketat mengenai kewajiban transfer of technology (ToT), counter trade, offset , dan local content ”Tidak ada kata yang mustahil, dalam kenyataannya banyak yang menawarkan ToT. Tidak semua, tapi ada. Seperti yang ditawarkan beberapa negara seperti Turki, China, dan Korea Selatan, bahkan Jerman. Tentu hal ini didasari oleh kondisi yang saling menguntungkan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi(Kapuskom) Publik Kementerian Pertahanan Djundan Eko Bintoro menegaskan, ada banyak hal yang sudah dicapai dan dikembangkan oleh industri pertahanan dalam negeri, di antaranya pengembangan dan pembuatan kapal selam, pesawat tempur, drone , kapal perang.

”Sesuai dengan pernyataan Pak Menhan, semuanya mesti dibuat sendiri. Pemerintah sudah mengalokasikan anggarannya terkait hal-hal peningkatan dalam negeri. Kita semua harus komitmen, siapa saja komitmen untuk menggunakan produk dalam negeri,” ujarnya.

Menurut Djundan, pemerintahan memahami benar arti strategis di balik kemandirian alutsista. Bila Indonesia mampu membuat alutsista sendiri, tidak ada lagi yang akan melakukan embargo. Bukan hanya itu, manfaat lainnya ada banyak efek yang ditimbulkan jika Indonesia mampu membuat pesawat tempur sendiri.

”Kalau buatan sendiri siapa yang mau embargo. Itu jelas multiplier effect . Coba kalau dikerjakan sendiri, berapa ribu orang yang dikerjakan. Jadi ada efek ekonomi dan deterrence effect . Harapannya memang nanti Indonesia bisa bikin sendiri, tidak hanya beli-beli dan beli,” tegasnya.

TNI AU berkomitmen mendukung pengembangan industri pertahanan dalam negeri, termasuk melalui kerja sama Indonesia- Korea Selatan dalam membangun pesawat KFX-IFX . Sebagai anak bangsa, TNI AU sangat setuju, kita pasti akan mendukung dan semua pihak juga harus mendukung kebijakan pemerintah. Apalagi ini untuk kepentingan jangka panjang. Ini merupakan titik awal kebangkitan industri pertahanan dalam negeri,” ujar Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Dwi Badarmanto.

Dia menuturkan, bila Indonesia mampu membuat pesawat sendiri, negara ini akan dilihat sebagai negara besar. Hal ini tentu akan membuat Indonesia semakin disegani oleh dunia internasional. ”Negara besar biasanya didukung oleh air force yang kuat. Asia Pasifik, ada Australia, Selandia Baru. Begitu juga di Eropa dan Amerika,” katanya.

Namun demikian, Dwi meminta agar teknologi pesawat tempur yang dibuat harus disesuaikan dengan teknologi masa depan yang lebih canggih, mengingat produksi pesawat tersebut membutuhkan waktu cukup lama.

”Kalau jadinya 5-6 tahun ke depan maka teknologinya disesuaikan dengan teknologi ke depan. Kalau sekarang dibuat maka 5-6 tahun ke depan teknologinya harus lebih canggih, jangan sampai sama dengan saat ini karena pasti tertinggal,” jelasnya.

sucipto