Edisi 09-01-2016
Dosen PPPK Tetap Dapat Tunjangan


JAKARTA – Pemerintah memastikan meski dosen di kampus baru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), mereka akan tetap dapat tunjangan dosen. Meski demikian, mereka tidak akan mendapat uang pensiun.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek- Dikti) M Nasir menjelaskan, pemerintah memang hanya akan mengangkat pegawai dan dosen di perguruan tinggi swasta yang dinegerikan menjadi PPPK karena akan memakan waktu yang lama lagi bagi mereka untuk diangkat menjadi PNS. Meski demikian, pegawai dan dosen yang berstatus PPPK kesejahteraannya tidak akan terlalu berbeda dengan PNS.

Sebab dosen tetap akan mendapat tunjangan sertifikasi. ”PNS dan PPPK itu sama kok. Bedanya hanya PPPK itu tidak dapat pensiun saja. Dosen tetap mendapat tunjangan,” katanya ketika dihubungi KORAN SINDO kemarin. Nasir menuturkan, bagi pegawai atau dosen yang masih berusia di bawah 35 tahun masih bisa menjadi aparatur negara. Mantan rektor Undip ini menuturkan, karena batas waktu menjadi PNS ini juga yang memaksa pemerintah hanya mengangkat sebatas PPPK.

Meski tidak ada jalur khusus bagi pegawai atau dosen di PTN baru dalam penerimaan CPNS, terangnya, namun pemerintah akan memberi kesempatan pertama bagi pegawai atau dosen itu jika nanti mendaftar CPNS sesuai dengan syarat UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristek- Dikti Patdono Suwignjo mengatakan, ada 4.328 dosen dan pegawai di perguruan tinggi negeri baru yang status kepegawaiannya mesti diselesaikan.

Dia menerangkan, sejumlah kampus swasta diubah menjadi negeri karena pemerintah ingin meningkatkan kapasitas PTN sehingga makin banyak jumlah mahasiswa di Indonesia. Namun, kampus yang dinegerikan mayoritas berada di kawasan perbatasan. ”Terkait rencana penegerian PTS selanjutnya Kemenristek- Dikti telah mengeluarkan moratorium. Sampai sejumlah 4.328 dosen dan karyawan terselesaikan,” ucapnya.

Ketua Ikatan Lintas Pegawai PTNB (ILP) Fadillah Sabri menyatakan, semua dosen dan pegawai perguruan tinggi negeri baru berhak menuntut status kepegawaian. Kala itu, terangnya, dosen dan pegawai setuju kampusnya dinegerikan karena akan diubah status kampus menjadi PTN badan hukum milik negara (BHMN) yang akan menguntungkan status para dosennya.

Fadillah menyampaikan, mereka merasa terdiskriminasi karena yang menjadi PNS di kampusnya adalah orang luar yang berhasil lulus tes CPNS dalam usia muda. Mereka meminta seleksi CPNS dilakukan tertutup hanya untuk pegawai kampus karena mereka sudah mengabdi sekian lama di kampusnya.

neneng zubaidah