Edisi 05-06-2016
Kenaikan Harga Jangan Dianggap Biasa


JAKARTA– Tren kenaikan harga komoditas pangan setiap jelang Ramadan dan Idul Fitri tidak boleh terus-menerus terjadi.

Pemerintah harus membuat kebijakan yang bersifat jangka panjang demi menjamin ketersediaan pangan dengan harga tetap terjangkau. Strategi jangka panjang diperlukan karena kebijakan yang sifatnya reaktif terbukti tidak mampu menjawab persoalan naiknya harga pangan setiap kali menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, kenaikan harga pangan seperti saat ini jangan dianggap hal yang wajar karena itu berdampak langsung pada ketahanan ekonomi masyarakat.

Untuk itu pemerintah diminta segera turun tangan menstabilkan harga. Upaya stabilisasi harga diminta tidak hanya untuk kondisi sekarangsaja, melainkanberlaku untuk waktu-waktu mendatang. ”Bagaimana pemerintah bisa ikut bagian menjaga stabilitas dari kenaikanhargaitu. Kenaikan itu memberi dampak kepada masyarakat banyak. Kalau mahal tentunya mereka akan semakin sulit,” kataHTdiJakartakemarin. Sementara itu dalam pandangan Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan, selama ini belum terlihat ada strategi yang matang untuk mengantisipasi gejolak harga di pasar.

Langkah tanggappemerintahbaruterlihat ketika mendekati hari raya atau momentum lain yang biasanya memicu kenaikan harga. ”Pemerintahan tidak bisa mengambil kebijakan sebulan sebelumnya, mau puasa baru kita omongkan. Artinya segala sesuatu itu harus dibicarakan minimal setahun sebelumnya,” ujar nya dalam diskusi Polemik SINDO Trijaya FM bertema ”De Javu HargaSembako” di WarungDaun Cikini, Jakarta, kemarin.

Solusi lain untuk menjamin terjadinya stabilitas harga, menurut dia, pemerintah segera menjalankan amanat UU untuk membentuk Badan Pangan Nasional. Di samping itu pemerintah harus mendengar usulan DPR yang menginginkan Bulog kembali ke fungsi awalnya sebagai stabilisator harga. Adapun Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik(BPS) Sasmito HadiWibowo mengatakan, secara umum data yang dimiliki BPS mendukung dan hanya perlu dikonsolidasikan untuk membuat kebijakan pangan jangka pendek, menengah, dan panjang.

Dia setuju bahwa kebijakanyangdiperlukanharusuntuk jangkapanjang. ”Bagaimana ketika jelang liburan akhir tahun misalnya, ada atau tidak ada dampaknya? Kalau itu sudah kita pikirkan, tidak perlu lagi terjadi gejolak (harga),” kata Sasmito pada diskusi yang sama. Di lain sisi, masyarakat juga perlu terlibat dalam upaya menekan gejolak harga. Caranya tidak melakukan pembelian barang secara berlebihan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia juga mendesak pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pangan, khususnya daging sapi yang ratarata telah mencapai Rp125.000- 130.000/kg.

”Melonjaknya harga kebutuhan pokok dan khususnya daging sapi, dalam konteks perlindungan konsumen, adalah tanggung jawab pemerintah. Kebutuhan pokok dan daging sapi dengan harga yang wajar dan terjangkau harus terjaga,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi melalui siaran pers di Jakarta kemarin. ”Stabilisasi harga pangan salah satu bentuk pelayanan publik, dengan demikian harga pangan yang tidak stabil adalah bentuk pelanggaran pelayanan publik oleh negara, pemerintah,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, harga pangan yang naik diupayakan turun kembali. Bawang merah ditargetkan turun menjadi Rp25.500/kg, beras medium Rp9.500/kg, gula pasir Rp12.500/kg, dan daging ayam dengan harga minimal Rp30.000/ kg, dan maksimal Rp32.500/kg. Adapun daging sapi diharapkan turun ke Rp80.000/kg.

”Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, kami akan terus melakukan operasi pasar secara besar-besaran dan memperbaiki rantai pasok. Ini persoalan tidak bisa diselesaikan satu hari, butuh waktu. Harapannya, petani sejahtera dan konsumen mendapatkan harga yang wajar,” katanya di Jakarta, Kamis (2/6).

Dian ramdhani/ant