Edisi 12-01-2017
720 Pejabat Dikukuhkan, 76 Masih Kosong


KLATEN – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten Sri Mulyani dijadwalkan mengukuhkan 720 pejabat struktural, Kamis (12/1).

Setelah pengukuhan, nantinya ratusan pejabat mendapat pengarahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Gubernur Jawa Tengah (Jateng). Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten Jaka Sawaldi menga ta - kan, pengukuhan pejabat di laku kan setelah pemerintah kabu paten (pemkab) menerima surat izin dari Kemendagri un - tuk melaksanakan pengukuhan. Sesuai ketentuan, pengu - kuh an pejabat oleh Plt Bupati harus seizin Mendagri.

“Izin su dah kami terima jadi pengukuhan bisa dilaksanakan sesegera mungkin. Ke wenangan Plt Bupati untuk mengu kuh - kan pejabat memang harus ada izin dari pusat,” kata Jaka Sawaldi, kemarin. Secara rinci, 720 pejabat struktural yang dikukuhkan hari ini terdiri dari eselon II sebanyak 21 orang, eselon III (143 orang), dan eselon IV (520 orang). Serta pejabat fung sio - nal yang diserahi tugas tam - bahan ada 36 orang. Pejabat fungsional tersebut mencakup Direktur RSUD Bagas Waras, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan 34 kepala puskesmas.

Sawaldi mengatakan, pengukuhan hari ini rencananya akan dihadiri Kemendagri dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pemkab mengundang gu - ber nur untuk memberikan peng arahan kepada 720 pejabat yang baru saja dikukuhkan. Terpisah, Kepala Badan Kepe - gawaian Daerah (BKD) Klaten Sartiyasto mengatakan, masih ada 76 posisi jabatan yang kosong setelah pengukuhan hari ini. Kekosongan mencakup eselon II sebanyak sembilan orang, eselon III (18 orang), dan eselon IV (49 orang). Ke ko - songan eselon II ma yo ri tas terjadi pada pu cuk pim pinan Organisasi Pe merintah Daerah (OPD) baru.

Dian taranya, Sekretaris DPRD (Sekwan), Kepala Dinas Ko m info, Kepala Dinas Perumahan dan Pe mu - kiman, Kepala Dinas Kes e hat - an, Kepala Dinas Ling kungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Sosial dan PP PAKB, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

“Jabatan yang kosong nanti bisa diisi Plt untuk sementara waktu. Khusus Plt Kepala Dinas harus eselon II. Untuk peng - isian Plt nanti kami masih menunggu koordinasi Plt Bupati setelah pengu kuh an,” kata Sartiyasto. Sartiyasto berharap pe nun - jukan Plt Kepala Dinas bisa se - gera dilaksanakan karena OPD baru berlaku per 1 Januari 2017. Sebab seluruh kegiatan di APBD 2017 telah disesuaikan dengan OPD baru. “Plt ini jang - ka waktunya enam bulan. Se te - lah enam Bulan harus pengisian jabatan definitif,” tandas Sar - tiyasto.

Endah budi karyati