• Badai Petir

    Jakarta

    Badai Petir
    32 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Badai Petir

    Bandung

    Badai Petir
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Yogyakarta

    Mendung Sebagian
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Mendung Sebagian

    Makassar

    Mendung Sebagian
    35 °C

  • Badai Petir

    Padang

    Badai Petir
    29 °C

Cikeas Pertontonkan Dinasti Politik

(Kiri-kanan) Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid, anggota DPR dari Fraksi PPP Ahmad Yani, dan Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta AR Yudha dalam Dialog Pilar Negara di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin. Dialog ini mengambil tema “Politik Dinasti Dalam Pemilu”.

JAKARTA– Hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat terus mendapatkan kritik dari sejumlah kalangan karena dinilai telah mempertontonkan dinasti politik Cikeas.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi mengatakan, penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum dalam KLB di Sanur, Bali, Sabtu (30/3) lalu, menunjukkan kentalnya politik kekerabatan di Tanah Air.

Selain sebagai ketua umum, SBY juga masih memegang jabatan penting di partai, yakni ketua dewan pembina dan ketua majelis tinggi. “Sedangkan putra bungsunya, Ibas Yudhoyono, masih menjabat sekjen Demokrat. Tidak ketinggalan, orang-orang kepercayaan SBY seperti Syarif Hasan dan EE Mangindaan, juga diserahi tugas sebagai ketua harian DPP dan ketua harian dewan pembina,” kata Ari kepada KORAN SINDO kemarin.

Menurut pengajar program pascasarjana di berbagai perguruan tinggi ini, penempatan posisi strategis bapak dan anak di Demokrat akan semakin mengurangi daya tarik pemilih bagi partai tersebut pada Pemilu 2014. “Publik akan membacanya sebagai partai kerabat yang hanya bisa diurus oleh klan Cikeas,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, bisa jadi SBY memilih jalan aman dengan menerima jabatan ketua umum dan menempatkan orang-orang kepercayaannya di ring satu Demokrat. SBY, kata Ari, tidak ingin terjadi turbulensi politik akibat nyanyian mantan bendahara umum Demokrat Muhammad Nazarudin. Masalah tersebut dinilai akan menyeret partai tersebut ke jurang terendah elektabilitas.

Lebih lanjut, Ari menyatakan kesediaan SBY didaulat sebagai ketua umum secara aklamasi merupakan tahap kemunduran dalam perpolitikan modern di Indonesia. SBY, kata dia, telah melewatkan golden time di era demokrasi saat ini. Seharusnya, kata dia, SBY memberi teladan bagi pencerahan demokrasi.

Rangkap jabatan di partai dan eksekutif semakin menunjukkan bahwa SBY belum legawa meninggalkan pentas politik nasional. “Harusnya Pak SBY menjadi ‘pandito’ di Demokrat bukannya mau disorong-sorong menjadi ketua umum,” tandasnya.

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan menampik apa yang terjadi di Demokrat sebagai kemunduran demokrasi. Dia juga tidak mempersoalkan posisi struktur partai yang diamanatkan ke Syarif Hasan dan EE Mangindaan. Bahkan, terhadap posisi Ibas jika tidak ada pergantian, tidak akan menjadi masalah.

“Saya tidak pernah berpikir Mas Ibas mundur, kita lihat di konteksnya saja. Yang jelas Pak SBY ketum, itu yang jelas menyelamatkan Partai Demokrat. Saya tidak ada masalah, kecuali kalau memang Mas Ibas mau mundur. Ini kan beliau tidak mau dan tidak pernah mengindikasikan mundur,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR ini juga menegaskan, dalam operasional partai, Ibas bertandem dengan Syarif Hasan dalam mengurus partai, bukan dengan SBY. Senada diungkapkan pengamat politik Hanta Yudha. Dia mengatakan, parpol di Indonesia gagal mencegah lahirnya dinasti politik.

Pada umumnya, hampir semua parpol terjebak dalam dinasti politik. “Parpol harusnya menjadi peranti mencegah itu. Jadi realitasnya kalau kita perhatikan, alih-alih menghindari dinasti politik. Justru parpol membuka itu,” katanya dalam Dialog Pilar Negara dengan tema “Dinasti Politik dalam Pemilu” di Gedung DPR/- MPR Jakarta kemarin.

Hanta mengatakan bahwa parpol terjebak dalam dinasti politik karena adanya ketergantungan pada figur sentral. Figur sentral inilah yang kemudian mempengaruhi penyusunan caleg, penentuan calon kepala daerah, dan dalam struktur partai. Ini menunjukkan bahwa partai gagal melakukan kaderisasi. “Parpol sering kali terjebak pada seorang figur sentral. Figur sentral ini yang kemudian membawa klannya masuk ke dalam partai,” katanya.

Selainitu, menurutnya, internal parpol belum menunjukkan adanya desentralisasi struktur politik. Dia menilai bahwa dalam pengelolaan partai masih terpusat di pimpinan pusat partai. “Sistem struktur politik masih sentralistik. Semuanya harus dikelola di Jakarta. Struktur parpol tersentralisasi di ketua umum,” katanya.

Dia mengatakan bahwa dinasti politik tidak menjadi masalah ketika merit system dalam proses pengaderan diterapkan. Artinya, dalam proses pengaderan yang diutamakan adalah kemampuan dan kapasitas, bukan hanya karena klan. “Kalau basisnya meritokrasi maka halal. Menjadi tidak halal jika figur sentral membawa keluar-ganya,” katanya.

Hanta mengatakan bahwa perlu penyelamatan parpol dari jebakan politik dinasti. Pasalnya, parpol tidak bisa dimatikan begitu saja. Hal yang perlu dilakukan adalah pemutusan mata rantai. Politikus Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani menilai bahwa dalam hal pemberantasan praktik nepotisme di Indonesia mengalami kebuntuan. “Bahkan berjalan mundur. Kita seperti kembali ke masa Orde Baru,” katanya.

Ahmad Yani mengatakan bahwa nepotisme ini terwujud dalam praktik dinasti politik yang mendera beberapa parpol. Menurutnya, hal ini tidak lepas dari budaya sehingga dinasti politik dianggap biasa. rahmat sahid/dita angg a

Popular content