• Diperkirakan Badai Petir

    Jakarta

    Diperkirakan Badai Petir
    37 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    32 °C

  • Diperkirakan Turun Hujan

    Bandung

    Diperkirakan Turun Hujan
    27 °C

  • Diperkirakan Turun Hujan

    Yogyakarta

    Diperkirakan Turun Hujan
    28 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    32 °C

  • Diperkirakan Turun Hujan

    Makassar

    Diperkirakan Turun Hujan
    32 °C

  • Mendung Sebagian

    Padang

    Mendung Sebagian
    31 °C

Hari Rabu Belum Wajib Berbahasa Sunda

BANDUNG – Meskipun telah disahkan setahun lalu, perda pemeliharaan bahasa sastra dan aksara Sunda belum familiar di masyarakat.

Bahkan, warga mengaku pemerintah kurang melakukan sosialisasi, sehingga setiap Rabu tidak menerapkan bicara bahasa Sunda, meskipun dalam perda tersebut telah dianjurkan. Seperti Ike Yulianti, 27, warga Jalan Pangarang, yang mengaku baru mendengar adanya peraturan itu. Menurutnya, sosialisasi pemerintah yang dinilai sangat lemah. “Kalau pun ada sosialisasi, seharusnya pemerintah melakukan di tempat yang tepat, di media-media pun saya belum pernah melihat,” katanya, kemarin.

Hal senada diungkapkan oleh Heru Maulana, 22, seorang mahasiswa perguruan tinggi di Bandung. Ia juga beranggapan sosialisasi Perda sangat minim. Menurutnya, kalau peraturan ini sifatnya wajib, pemerintah semestinya melakukan sosialisasi dengan serius. “Apalagi itu wajib, harusnya pemerintah menyosialisasikan secara tepat dan jelas,” ujarnya. Ungkapan berbeda dikatakan oleh Heri Erlangga, 43. Pria yang berprofesi sebagai dosen ini telah mengetahui Perda tersebut. Hampir setiap hari, ia bersama rekan se-profesi di kampusnya menggunakan bahasa Sunda saat berinteraksi.

Dalam upaya penyadaran masyarakat menggunakan bahasa Sunda, dikatakan Heri, pemerintah seharusnya menyontohkan masyarakat menggunakan bahasa tersebut melalui sektor pelayanan publik. “Jadi pemerintah harus menerapkan prinsip no sundanesse language, no service,” katanya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung Herry M Jauhari mengakui penerapan perda masih belum dapat dirasakan di tengah masyarakat.

“Hal itu karena perda belum kuat untuk mewajibkan, karena harus dibuatkan peraturan walikota (perwal), di sana akan diatur sanksi jika tidak melaksanakannya,” ujar Herry saat ditemui di Jalan Cikapundung Barat, kemarin. Bagian Hukum Pemkot Bandung, ujarnya, telah diminta untuk membuat draf perwalnya. Menurutnya, Dinas Pendidikan yang bertugas menyusun usulan draf ke bagian hukum, karena awal disdik yang m e n g u s u l k a n penerapan bahasa Sunda setiap Rabu.

“Namun yang jelas saya dukung memasyarakatkan Basa Sunda, begitu pun kepada wisatawan. Meski nantinya akan membutuhkan pener jemah,” kata Herry. Dia menuturkan, Disbudpar dilibatkan sebagai tim sosialisasi perda ini. “Kami terus sosialisasikan, minimal di rapat-rapat kedinasan. Meski banyak yang tidak mengerti atau tidak fasih, kami terus biasakan,” ujarnya. M-98/gita pratiwi

Popular content