• Badai Petir

    Jakarta

    Badai Petir
    32 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Badai Petir

    Bandung

    Badai Petir
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Yogyakarta

    Mendung Sebagian
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Mendung Sebagian

    Makassar

    Mendung Sebagian
    35 °C

  • Badai Petir

    Padang

    Badai Petir
    29 °C

Pangdam Diponegoro Diganti

JAKARTA– Mayjen TNI Hardiono Saroso harus meninggalkan jabatannya sebagai Pangdam IV Diponegoro. Kemarin Mabes TNI Angkatan Darat resmi menggantinya dengan Mayjen TNI Sunindyo.

JAKARTA– Mayjen TNI Hardiono Saroso harus meninggalkan jabatannya sebagai Pangdam IV Diponegoro. Kemarin Mabes TNI Angkatan Darat resmi menggantinya dengan Mayjen TNI Sunindyo.

Serah terima jabatan akan dilakukan Senin besok. Pergantian pangdam yang membawa Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu disampaikan Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Rukman Ahmad kemarin. Namun, dia menegaskan, pergantian tersebut tidak terkait sanksi atau pernyataannya atas bantahan bahwa pelaku penyerbuan Lapas IIB Cebongan, Sleman, Yogyakarta adalah oknum anggota Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan.

“Saya tegaskan, Mayjen TNI Hardiono diganti, bukan dicopot. Ini berdasarkan evaluasi, pembinaan karier, dan sebagainya,” katanya. Kepala Subdinas Penerangan Umum AD Kolonel Zaenal Arifin juga menegaskan, pergantian jabatan berdasarkan hasilevaluasiMabesTNIAD dantidakada kaitannya dengan kasus Cebongan. Dia juga mengungkapkan, Hardiono akan bertugas di jajaran Mabes TNI AD.

Sebelumnya Hardiono mendapat sorotan setelah Tim Investigasi TNI Angkatan Darat (AD) menemukan keterlibatan 11 anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD dalam penyerangan Lembaga Pemasyarakat (Lapas) IIB Cebongan, Sleman, Yogyakarta yang menewaskan empat preman tersangka pembunuhan anggota Kopassus Serda Inf Heru Santoso di Hugo’s Cafe (19/03).

Hasil temuan tersebut mementahkan pernyataan Hardiono yang sebelumnya secara tegas mengatakan penyerangan itu tidak melibatkan tentara. Dia juga mengatakan, kelompok terlatih bukan hanya TNI, teroris pun terlatih karena mampu membuat bom. Atas pernyataan tersebut, Mabes TNI melakukan evaluasi terhadapnya.

Kasus penyerangan Lapas Cebongan dan pembantaian empat tersangka yakni Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Diki, 38, Yohanis Juan Manbait alias Juan, 37, GamelielYermiyanto RohiRiwu alias Adi, 33, dan Adrianus Candra Galaja alias Dedi, 23, sebelumnya memaksa Kapolda DIY Brigjen Pol Sabar Rahardjo melepaskan jabatannya.

Pengamat intelijen dari Politik Lembaga Pengembangan Kemandirian Nasional (LPKN) Wawan Purwanto menilai pergantian Pangdam IV Diponegoro merupakan konsekuensi logis atas kasus penyerangan Lapas Cebongan. “Sudah menjadi keputusan para petinggi TNI untuk melakukan pergantian dan ini harus ditaati,” katanya saat dihubungi KORAN SINDO kemarin. Dalam pandangannya, pergantian Hardiono sebagai dampak bantahan yang terlalu dini yang disampaikannya.

Bantahan itulah yang kemudian menjadi polemik di masyarakat dan imbasnya sangat panjang. “Meskipun dibantah (pergantian Hardiono terkait dengan kasus Cebongan), masyarakat tahu bahwa ini berkaitan satu sama lain,” ucapnya. Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Kertopati berpendapat, seorang pimpinan teritorial seharusnya memiliki kecakapan komunikasi dan bertindak hati-hati sebelum ada pembuktian yang akurat.

Dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan itu, lanjut politikus Hanura ini, Pangdam seharusnya hanya menjelaskan mengenai prosedur standar operasi yang berlaku. Sementara itu, pengganti Hardiono, Sunindyo, bukan orang baru di jajaran Kodam IV/Diponegoro. Sebelum berdinas di Mabes TNI AD, dia pernah menjabatsebagaiKasdamIV/Diponegoro.

Di wilayah tersebut, dia juga pernah menduduki posisi Komandan Rindam Kodam IV di Magelang. Adapun di lingkungan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Sunindyo pun bukan orang lain. Alumni Akmil1983itupernah menjabat Komandan Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan di Sukoharjo.

Kasus Cebongan Bukti Pengawasan Lemah

Penyerangan Lapas Cebongan yang dilakukan oknum prajurit baret merah itu diduga telah diketahui oleh sejumlah pihak. Termasuk pihak yang mengizinkan para pelaku membawa senjata untuk menyerang dan membunuh tahanan. Analisis tersebut disampaikan mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Letjen (Purn) Sutiyoso saat menghadiri acara Polemik Sindo Radio dengan tema “Kecolongan di Cebongan” di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, kemarin.

Menurut Sutiyoso, fakta bahwa para pelaku melakukan aksinya dengan terorganisasi dan menggunakan senjata api sudah mengindikasikan ada pembiaran dari pihak tertentu yang seharusnya mencegah penyerangan ini. Tidak semua prajurit berhak membawa senjata, terutama pada waktu tidak bertugas. “Ada kontrol. Hanya para perwira yang boleh bawa senjata ke rumah.

Itu pun pistol,” ungkap Sutiyoso. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyayangkan apabila para atasan yang membawahi para pelaku melakukan pembiaran. Menurut dia, meskipun tidak dapat mengawasi anak buahnya 24 jam, sebagai pemimpin, mereka seharusnya sudah dapat mendengar rencana dari anak buah mereka tersebut. “Walaupun sesulit apa pun dengan anak buah di grup, tetap ada atasan yang melekat di dia yang harusnya mengantisipasi,” paparnya.

Sutiyoso tidak memungkiri bila dalam diri setiap prajurit TNI ditanamkan rasa jiwa korsa. Hanya, dia menggariskan bahwa jiwa korsa hanya dapat digunakan pada waktu dan kesempatan yang tepat, bukan karena ingin main hakim sendiri dan tidak percaya akan proses hukum yang berjalan. “Memang di satuan militer, kebersamaan, jiwa korsa senasib sepenanggungan kita kembangkan agar saat pertempuran bisa diterapkan,” ungkapnya.

Lebih jauh dia memaparkan, semakin khusus satuan militer yang ada, semakin kuat juga rasa atau jiwa korsa yang dimiliki prajurit. Inilah yang dilihat para pelaku yang notabene pernah berutang nyawa kepada temannya yang menjadi korban. “Makin selektif dan kecil makin besar jiwa korsanya,” tandasnya. Anggota Komisi III DPR RI Syarifuddin Sudding mengungkapkan, saat berkunjung ke Lapas Cebongan beberapa hari lalu, pihaknya mendapati banyak sekali fakta yang mencengangkan.

Selain mewawancarai para saksi yang melihat langsung kejadian ini, dia juga memperoleh informasi bahwa kabar akan ada penyerangan terhadap para tahanan sudah santer beredar sebelumnya. Kendati demikian, tidak ada upaya perlindungan terhadap mereka. “Kalau saya melihat ada kelalaian. Pembiaran polda dan pangdam itu kecerobohan yang sangat memalukan,” ucapnya.

Dia mensinyalir pembiaran dilakukan karena takut bersinggungan kepentingan antara Polri dan TNI terkait aksi sebelumnya yang dilakukan para tahanan terhadap anggota Kopassus hingga tewas. Ini terlihat dari tidak ada penjagaan yang dilakukan Polri di Lapas Cebongan sebelum kejadian berlangsung. “Saya kira ini suatu catatan untuk kita di mana ada tahanan yang tidak biasa, namun tanpa ada penjagaan khusus,” tambahnya.

Sementara itu, anggota Komnas HAM Nurcholis menjelaskan, pihaknya tengah mengkaji kemungkinan keterlibatan pihakpihak yang memerintahkan penyerangan ini atau sengaja membiarkan. “Bagi Komnas HAM, penting untuk menilai apakah ada yang di atas memerintahkan atau tahu, tapi membiarkan,” ucapnya. Adapun pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti menjelaskan, pengungkapan pelaku penyerangan Lapas Cebongan merupakan tahap awal dari proses hukum kepada para pelaku.

Dia juga menanyakan tugas pemerintah pusat yang seolah kecolongan atas peristiwa yang merenggut nyawa empat orang tersebut. “Apakah petinggi di Jakarta tidak mendapatkan warning ketika Serka Santoso itu terbunuh. Padahal apabila ada anggota Kopassus terbunuh akan memunculkan jiwa korsa,” sesalnya.

Ikrar kemudian meminta semua pihak agar ikut mengawal kasus ini hingga tuntas. Termasuk akan dilimpahkannya kasus ini ke pengadilan militer yang jauh lebih baik ketimbang pengadilan umum. “Mahkamah Militer kalau dijalankan lebih transparan hukumannya malah jauh lebih tinggi. Apabila di pengadilan biasa ditakutkan akan ada tekanantekanan,” ungkapnya.

Pencopotan Kapolda Tak Terkait Cebongan

Sementara itu, pencopotan Kapolda DIY Brigjen Pol Sabar Rahardjo yang dikaitkan dengan kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Cebongan, Sleman dibantah Kabid Humas Polda DIY AKBP Any Pudjiastuti. “Ini (mutasi) merupakan penataan organisasi. Jadi sudah sewajarnya organisasi seperti Polri melakukan mutasi,” kata Pudji di sela-sela mendampingi Kapolda DIY, Brigjen Pol Sabar Rahardjo dalam acara gowes bersama di Gunungkidul kemarin.

Any mengatakan telegram dari Kapolri sudah diterima Polda DIY, Jumat (5/4) lalu. Sesuai telegram, Sabar Rahardjo dimutasi bersama lima Kapolda lain di Indonesia, antara lain Kapolda Sumatera Selatan, Kapolda Sumatera Barat, Kapolda NTT, Kapolda Maluku Utara dan Kapolda Sulawesi Tengah.

Any menerangkan, mutasi bagi pejabat Polri termasuk Kapolda DIY berdasarkan keputusan yang diambil melalui evaluasi dan rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri yang dituangkan dalam telegram rahasia (TR) dan Keputusan Kapolri KEP/234/IV/2013 tertanggal 5 April 2013. Any mengatakan, mutasi merupakan hal yang wajar, apalagi Sabar Rahardjo sudah hampir satu tahun menjabat sebagai Kapolda di DIY.

“Jadi sudah wajar kansudah lama di sini (DIY) kemudian dimutasi, pengganti beliau adalah Brigjen Haka Astana,” ujarnya. Any juga menyampaikan pesan terima kasih dari Sabar Rahardjo kepada semua elemen warga DIY yang cukup kooperatif dalam mendukung dan melakukan kerja sama dengan kepolisian. dian ramdhani/fefy dwi haryanto/ dita angga/suharjono/ ridho hidayat        

Popular content