• Badai Petir

    Jakarta

    Badai Petir
    32 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Badai Petir

    Bandung

    Badai Petir
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Yogyakarta

    Mendung Sebagian
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Mendung Sebagian

    Makassar

    Mendung Sebagian
    35 °C

  • Badai Petir

    Padang

    Badai Petir
    29 °C

DUGAAN KORUPSI CHEVRON- UU Khusus Jadi Acuan Utama

JAKARTA– Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menggelar sidang kasus korupsi bioremediasi PT Chevron Pasific Indonesia (CPI), dengan terdakwa Direktur PT Green Planet Indonesia (GPI) Ricksy Prematuri.

Persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dharmawati Ningsih, kali ini mendengar keterangan saksi dari ahli hukum pidana Prof Edward Omar Sharif Hiariej dan supervisor lapangan Pematang dari PT GPI, Welman Afero Simbolon. Di hadapan majelis hakim, Edward yang juga guru besar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) itu menerangkan, dalam ketentuan hukum pidana dikenal asas UU khusus mengesampingkan UU bersifat umum.

Dia menjelaskan, jika UU khusus dibenturkan dengan UU umum, maka otomatis UU khusus dimenangkan. Kalau UU khusus sama-sama dibenturkan, Edward menerangkan bahwa dalam teori punya keturunan, yakni lex specialist sistematis atau kekhususan yang disistematiskan. “Akan dilihat fakta dominan dalam perkara itu apa,” kata Edward menjelaskan. Dia menyebutkan, kalau UU lingkungan meletakkan hukum pidana sebagai ultimum remedium, maka didahulukan administrasi, perdata, kemudian pidana.

Sanksi pidana dapat diterapkan apabila ada korban jiwa terkait kerusakan lingkungan hidup. “Apabila yang dominan fakta lingkungan hidup maka yang digunakan adalah UU lingkungan hidup,” paparnya. Saat ditanyakan apakah kerugian keuangan negara itu bisa disebut sebagai tindak pidana korupsi? Menurut ahli, tidak selamanya kerugian keuangan negara itu selalu ada korupsi di dalamnya. Itu sebabnya, dalam Konvensi PBB antikorupsi yang telah diratifikasi UU Nomor 7/2006, sudah tidak menyinggung lagi kerugian keuangan negara. “Kerugian bisa karena pertama, perbuatan administrasi; kedua, perdata; dan ketiga, pidana. Bahkan kalaupun pidana, belum tentu dapat otomatis dikatakan korupsi,” ujarnya.

Ketua majelis juga bertanya soal pengajuan perkara terkait penerapan Pasal 55 KUHP. Dijelaskan Edward, penerapan pasal 55, jika dua orang atau lebih sama-sama melakukan pidana, misalnya seorang melakukan perbuatan X, maka pelaku lain juga melakukan hal yang sama. “Apabila tidak maka tebang pilih. Dalam perspektif hukum pidana, ketika ada pelaku utama belum diadili menunjukkan bahwa dakwaan tidak cermat dan memperlihatkan ada diskriminasi hukum,” terangnya.

Dia pun menerangkan dalam hukum pidana ada istilah “Nemo Judex Idoneus Improperia Causa” atau larangan bagi para pihak yang memiliki kepentingan di dalam perkara pidana, tidak boleh turut serta dalam perkara tersebut. Soal perhitungan kerugian keuangan negara, Edward menjelaskan pula bahwa yang berhak menghitung adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Ini, tegasnya, sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003. “Ketentuan tersebut bersifat limitatif,” tegasnya.

Saksi kedua, Welman Simbolon, dicecar seputar pekerjaan yang dilakoninya sebagai supervisor SBF Pematang. Menurutnya, selama kerja di sel pengolahan, tidak ada pekerjaan keliru. Sehingga tidak pernah ada teguran dari CPI, Kementerian Lingkungan Hidup, maupun BP Migas. Dia menegaskan, dasar GPI melakukan pekerjaan adalah standar operasional prosedur dari CPI. “Ada SOP dari Chevron,” katanya. alif ahmad

Popular content