• Badai Petir

    Jakarta

    Badai Petir
    33 °C

  • Diperkirakan Badai Petir

    Surabaya

    Diperkirakan Badai Petir
    33 °C

  • Badai Petir

    Bandung

    Badai Petir
    27 °C

  • Diperkirakan Badai Petir

    Yogyakarta

    Diperkirakan Badai Petir
    30 °C

  • Diperkirakan Badai Petir

    Surabaya

    Diperkirakan Badai Petir
    33 °C

  • Mendung Sebagian

    Makassar

    Mendung Sebagian
    32 °C

  • Diperkirakan Badai Petir

    Padang

    Diperkirakan Badai Petir
    31 °C

Umumkan DCS, KPU Diprotes

Partai Politik

JAKARTA– Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuai protes dari sejumlah partai politik (parpol) karena dinilai terlalu cepat mengumumkan daftar calon sementara (DCS) anggota DPR ke publik.

Protes tersebut disampaikan oleh sejumlah elite parpol seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebaliknya, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin menilai pengumuman DCS oleh KPU lewat situs internet sudah betul dan tidak perlu dipersoalkan.

Menurut dia, memang masih memungkinkan terjadi perubahan nomor urut calon anggota legislatif (caleg), namun tentu parpol juga punya argumentasi mengenai perubahan tersebut. Sekretaris Bidang Hukum dan Perundang-undangan DPP PDIP Arif Wibowo menilai KPU terlalu cepat memublikasikan nama-nama bakal caleg parpol, padahal penetapan dan pengumuman resmi DCS belum dilakukan.

Alasannya, sepanjang belum ada penetapan dan pengumuman resmi DCS, parpol memiliki kekuasaan penuh dalam menyusun, merombak, dan menyempurnakan daftar bakal caleg. Karena itu KPU tidak perlu tergesa-gesa mengumumkan DCS ke publik. “ S eharusnya KPU sabar dan tidak tergesa-gesa hingga DCS ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 13-17 Juni 2013,” katanya kepada KORAN SINDOdi Jakarta kemarin.

KPU sudah resmi memublikasikan 6.576 bakal caleg dari 12 parpol peserta Pemilu 2014. Seluruh nama bakal caleg tersebut sudah bisa dilihat dalam situs resmi KPU di www.kpu.go.id. Namun, Arif menilai publikasi nama bakal caleg tersebut berpotensi memunculkan sengketa pemilu.

Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin juga menilai pengumuman DCS oleh KPU melalui website resminya terlalu terburu- buru. Padahal, nama-nama bakal caleg yang telah diserahkan ke KPU masih memungkinkan perubahan.

Seharusn y a , DCS tersebut ditetapkan dulu, baru diumumkan ke publik agar tidak terjadi persoalan jika terjadi perubahan yang memang masih memungkinkan untuk berubah atas pertimbangan parpol. “Kalau diumumkan sekarang itu masih prematur sehingga KPU sebaiknya menghentikan dulu publikasi tersebut,” katanya.

Pernyataan senada diungkapkan Ketua Bidang Komunikasi dan Hubungan Media DPP PPP Arwani Thomafi. Sebelum DCS diumumkan, penyusunan daftar bakal caleg itu masih menjadi domain parpol. Tanpa dipublikasikan oleh KPU saat ini, perwakilan parpol yang ada di daerah pemilihan (dapil) juga sudah menyampaikan namanama bakal caleg ke publik.

Karena itu, bongkar pasang nomor urut juga nantinya masih menjadi domain parpol. “Ini kan masih domain parpol, kok sudah disampaikan ke publik? Saya tidak mengerti apa yang menjadi dasar KPU mengumumkan saat ini. Saya kira KPU terlalu tergesa-gesa,” paparnya.

Pendapat berbeda diungkapkan Ali Mochtar Ngabalin. Wakil Sekjen Bidang Balitbang DPP Partai Golkar ini justru mendukung langkah KPU. Menurut dia, begitu DCS diserahkan ke KPU, pada saat itu pula KPU berhak mengumumkannya ke publik.

Di lain sisi, publik juga berhak tahu siapa saja yang dipasang dalam DCS di masingmasing daerah pemilihan (dapil). Dengan begitu, terjadi transparansi dalam proses pencalegan oleh parpol dan publik juga bisa lebih awal memberikan masukan atau kritiknya terkait naman a m a caleg yang telah dipasang. “Publik juga harus tahu lebih awal mengenai nama-nama calon wakil mereka di DPR. Publik tidak perlu menunggu penetapan resmi DCS dari KPU,” katanya kepada KORAN SINDO tadi malam.

Mantan anggota DPR ini mendukung penuh semangat KPU dalam hal publikasi namanama bakal caleg tersebut. Apalagi, publikasi tersebut bisa menjadi media bagi publik untuk mengontrol jika terjadi perubahan sehingga parpol tidak bisa melakukan perombakan secara sepihak tanpa argumen kuat.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menjelaskan, pengumuman nama-nama bakal caleg ini sebagai upaya penyebarluasan informasi kepada publik, parpol, dan bakal caleg. Upaya ini sekaligus sebagai bentuk komitmen KPU terhadap transparansi dan akuntabilitas. “Saat ini berkas kelengkapan daftar bakal caleg yang diajukan sedang diteliti oleh petugas verifikasi,” katanya.

Deputi Direktur Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz meminta informasi bakal caleg yang disampaikan KPU pada situs resmi itu perlu diberi penjelasan bahwa daftar bakal caleg ini adalah data awal yang diserahkan oleh parpol.

Selanjutnya, JPPR juga meminta KPU tidak hanya mencantumkan nama-nama bakal caleg, namun juga informasi lain mengenai mereka. “Pengumuman informasi bakal caleg ini juga perlu diikuti oleh KPU provinsi dan KPU kab u p a t e n / k o t a ,” katanya. ●radi saputro

Related News

Popular content