• Mendung Sebagian

    Jakarta

    Mendung Sebagian
    34 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Diperkirakan Badai Petir

    Bandung

    Diperkirakan Badai Petir
    29 °C

  • Diperkirakan Turun Hujan

    Yogyakarta

    Diperkirakan Turun Hujan
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Mendung Sebagian

    Makassar

    Mendung Sebagian
    34 °C

  • Badai Petir

    Padang

    Badai Petir
    29 °C

Uji Kompetensi Zalimi Dokter

MEDAN– Ratusan dokter alumni Fakultas Kedokteran dari beberapa universitas di Sumatera menuntut agar Ujian Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) dibatalkan.

Menurut mereka, UKDI menjadi penghambat dokter untuk melayani masyarakat. Karena sistem yang diberlakukan sejak 2006 ini dianggap cacat, terlebih sejak metode modul dihapuskan. “

Kami merasa dizalimi. Ujian hingga berkali-kali, tapi letak kesalahan dan titik lemah jawaban kami tidak diberitahu. Padahal, untuk sekali ujian saja, sekitar Rp3,7 juta dana yang harus kami keluarkan. Itu di luar ongkos transportasi dan akomodasi jika UKDI dilaksanakan di luar kota, seperti di Bandung atau daerah lain,” ujar Rudy, Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) saat ditemui usai Workshop EKG di Fakultas Universitas Sumatera Utara (USU), kemarin.

Senada dengan Rudy, Sri Rahayu, Alumni Fakultas Kedokteran Universitas USU, juga meminta agar UKDI segera dihapus dan mengembalikan ke metode modul. Karena menurut Sri, hasil UKDI tidak terbuka. “Hasil UKDI tertutup, jadi kami meragukan UKDI ini. Karena itu, kami menuntut UKDI dihapuskan,” tegasnya.

Selama ini, kata Sri, dokter umum tidak memberontak dengan sistem UKDI yang tidak transparan, karena takut di black list. Namun, kini makin banyak dokter yang tidak bisa lulus UKDI dengan cepat. Masalah UKDI ini juga membelit dokter Adi Sitepu. Alumni Universitas Methodist Indonesia malah harus kehilangan sebidang tanah di Berastagi untuk menjalani UKDI.

“UKDI ini membuat kami dokter-dokter umum terhambat dalam menjalankan tugas. Padahal, untuk mengembangkan kualitas diri, magang sudah dilakukan. Lantaran ujian tertulis, yang tidak diketahui hasilnya kami tidak bisa memiliki izin praktik sehingga banyak alumni kedokteran yang lebih memilih jadi pebisnis dan pengusaha,” tuturnya.

Ternyata, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Medan juga menilai pelaksanaan UKDI mubazir. Sebab, UKDI hanya ujian tertulis untuk mendapatkan sertifikat. Sejatinya, sejak dinyatakan lulus dan dilantik menjadi dokter, berarti dokter sudah mengikuti program magang (internship) untuk menyelaraskan aspek kognitif (kecerdasan otak), psikomotorik (fisik), dan afektif (sikap) yang dituntut dari seorang dokter.

“Saat di fakultas dokter sudah mendapatkan kognitif untuk mengasah kemampuannya. Setelah itu, saat di lapangan dan bertemu masyarakat, para dokter sudah mendapatkan aspek psikomotorik dan afektif. Inilah yang didapat saat mengikuti internship. Sementara UKDI hanya ujian satu hari untuk menerbitkan sertifikat kompetensi, ini sangat mubazir,” kata Wakil Ketua IDI Medan Ramlan Sitompul.

Selain itu, kata Ramlan, dengan adanya UKDI terjadi stagnasi SDM dokter yang seharusnya dapat diberdayakan untuk pelayanan kesehatan sehingga dapat membantu target pencapaian MDGs (Millenium Development Goals) 2015 atau tujuan pembangunan milenium. “Dokter yang sudah dilantik dari Fakultas Kedokteran dan sudah wajib internship, tetapi ketika tidak lulus UKDI yang hanya ujian tertulis maka dia tidak bisa buka praktik, akibatnya masyarakat terganggu,” ujarnya.

Untuk itu, IDI Medan mengusulkan mahasiswa kedokteran yang telah dilantik menjadi dokter umum dan belum lulus UKDI diserahkan kepada organisasi profesi untuk dila-kukan evaluasi kemampuan profesi melalui modul atau pembinaan yang dibuat organisasi profesi. siti amelia

Popular content