• Badai Petir

    Jakarta

    Badai Petir
    32 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Badai Petir

    Bandung

    Badai Petir
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Yogyakarta

    Mendung Sebagian
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Mendung Sebagian

    Makassar

    Mendung Sebagian
    35 °C

  • Badai Petir

    Padang

    Badai Petir
    29 °C

Kasus Bioremediasi Jadi Perhatian Global

JAKARTA– Forum Komunikasi Kehumasan Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi (FKK Hulu Migas) menyatakan, kasus dugaan korupsi proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) menarik perhatian global, khususnya para pelaku industri migas secara umum.

Kasus ini juga telah menarik perhatian industri secara umum karena menyangkut kepastian pene rapan hukum kontrak bisnis dan penegakan hukum. ”Hal ini karena kasus ini telah masuk ke dalam ranah hukum pidana,” ungkap Ketua FKK Hulu Migas Joang Laksanto dalam keterangan tertulis yang diterima KORAN SINDO, di Jakarta, kemarin. Maka dari itu, pihaknya sangat berharap profesionalisme perangkat hukum dan peradilan yang menangani kasus ini juga terjaga.

Dia mengatakan, kegiatan industri hulu migas dijalankan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) berlandaskan pada kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia. PSC merupakan kontrak bisnis antara Pemerintah Indonesia dan pihak swasta yang berada dalam ranah hukum perdata. Sebagai kontrak bisnis, tegas Joang, PSC berlaku seperti undang-undang bagi kedua pihak yang berkontrak.

Sementara, pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji menilai, penegakan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan bisnis korporasi masih dilematis. Karena itu, dibutuhkan konsensus dari lembaga-lembaga penegak hukum agar tercipta kepastian hukum. Dia berpendapat, ada dualisme pendapat dari badan peradilan tentang risiko bisnis. Sebagian berpendapat risiko bisnis tidak menjadi domain tindak pidana korupsi sementara sebagian lagi berpendapat risiko bisnis yang diikuti upaya melawan hukum menjadi domain tipikor.

Agar tidak terjadi dilema, lanjut dia, maka perlu ada kepastian atau konsensus penegak hukum apakah risiko bisnis yang asal muasalnya keperdataan dapat dipidanakan atau tidak. ”Ini untuk menghindari terjadinya kriminalisasi keperdataan,” tandasnya. nanang wijayanto

Popular content