• Badai Petir

    Jakarta

    Badai Petir
    33 °C

  • Diperkirakan Badai Petir

    Surabaya

    Diperkirakan Badai Petir
    33 °C

  • Badai Petir

    Bandung

    Badai Petir
    27 °C

  • Diperkirakan Badai Petir

    Yogyakarta

    Diperkirakan Badai Petir
    30 °C

  • Diperkirakan Badai Petir

    Surabaya

    Diperkirakan Badai Petir
    33 °C

  • Mendung Sebagian

    Makassar

    Mendung Sebagian
    32 °C

  • Diperkirakan Badai Petir

    Padang

    Diperkirakan Badai Petir
    31 °C

DPDPK Lepas Reklame Tak Tertib

YOGYAKARTA – Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Pajak Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, kembali menemukan reklame yang tidak sesuai tempatnya kemarin. Meskipun sudah berizin, namun reklame sebuah eventBedah Rumah tersebut dipasang di lokasi terlarang pemasangan reklame.

Petugas lapangan DPDPK Kota Yogyakarta Slamet Sudiono menjelaskan bahwa Jalan Abu Bakar Ali merupakan kawasan yang dilarang. ”Dulu sebenarnya boleh, tetapi karena pernah terjadi kecelakaan akibat besi bekas reklame, akhirnya di sini sekarang dilarang,” ucapnya. Saat dikonfirmasi Pelaksana Kegiatan dari ARPRO Buana Lestari, Aria mengaku tidak tahu. ”Untuk pemasangan saya serahkan kepada biro, saya tahunya beres. Tidak tahu kalau dicopot, saya juga tidak tahu kalau di situ juga tidak boleh dipasang reklame,” katanya.

Aria menyayangkan sikap DPDPK yang tidak memberi tahu secara jelas terkait tempat mana saja yang boleh dan tidak boleh dipasang reklame. Ia meminta pemkot memberikan pengetahuan bagi masyarakat, baik internet atau media lain, yang mudah diakses untuk mengetahui tempat mana saja yang boleh dan tidak boleh. Selain itu, Aria juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak mengonfirmasi terlebih dahulu bahwa reklame akan dicopot.

Menurutnya bisa jadi pemasang reklame benar-benar tidak tahu bahwa tempat tersebut dilarang. Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Toni Ariestiono mengungkapkan bahwa masalah reklame memang sedang dalam pembahasan panitia khusus (pansus). ”Masalah reklame memang saat ini sedang kami bahas di pansus. Sementara masih menggunakan peraturan wali (perwal) lama sambil menunggu peraturan daerah (perda) baru.

Jalan Abu Bakar Ali memang lokasi dilarang pasang reklame,” ungkapnya. Di perda yang baru akan ada pengurangan titik-titik reklame. Hal itu disebabkan banyaknya aduan masyarakat terkait sampah visual dari reklame. Sosialisasi masyarakat akan dilakukan jika pembahasan perda sudah selesai. ●winda sulistyorini

Popular content