• Badai Petir

    Jakarta

    Badai Petir
    32 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Badai Petir

    Bandung

    Badai Petir
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Yogyakarta

    Mendung Sebagian
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Mendung Sebagian

    Makassar

    Mendung Sebagian
    35 °C

  • Badai Petir

    Padang

    Badai Petir
    29 °C

Desentralisasi Korupsi Ancam Otonomi Daerah

JAKARTA – Otonomi daerah sebagai buah reformasi 1998 mengamanahkan pemerataan pembangunan dan pemenuhan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia sampai pelosok desa.

Setelah 17 tahun bergulir, ternyata otonomi daerah masih menyisakan banyak masalah. Satu di antaranya desentralisasi korupsi yang semakin mengancam. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, dalam rentang kurun 10 tahun terakhir, atau 2004– 2013, ada 42 kepala daerah yang terjerat kasus hukum. Angka itu terdiri atas gubernur 8 orang, wali kota 10 orang, wakil wali kota 1 orang, bupati 22 orang, dan wakil bupati 1 orang.

Sebarannya dari Aceh hingga Papua dengan 36 orang berstatus inkracht (berkekuatan hukum tetap), 1 kasasi, 4 tersangka, dan 1 dihentikan karena kesehatan terdakwa tidak memungkinkan. Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Busyro Muqoddas menyatakan, data ini semakin membuat mata kita terbuka.

Desentralisasi yang merupakan amanah UU No 22/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah itu, ujarnya, kenyataannya justru telah membuahkan korupsi yang dulu hanya tersentral di pemerintah pusat. Salah satu penyebabnya adalah efek dari perubahan amendemen UUD, di mana struktur pemerintahan daerah dalam menjalankan desentralisasi itu tidak diimbangi dengan infrastruktur bangunan-bangunan moral dan budaya lokal yang siap dalam mengimbangi sebaran kekuasaan.

”Realitas sekarang ini terjadi desentralisasi (korupsi), masifikasi korupsi. Akibatnya terjadi kefakiman( kekacauan) budaya. Budaya itu termasuk budaya lokal dan moral, untuk mengimbangi kekuasaan. Ketika korupsi itu masif dari pusat ke daerah-daerah, tidak ada pembangunan yang utuh dan menyeluruh,” tandas Busyro di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/7).

Mantan ketua Komisi Yudisial (KY) ini menilai, otda termasuk otonomi khusus (otsus) belum menjamin arus dan penyebaran korupsi akan berhenti. Analisis kedua, merujuk pada suksesi kepala-kepala daerah yang dilakukan lewat partai politik (parpol). Apalagi, kini parpol semakin kehilangan jati diri sebagai instrumen demokrasi.

Parpol telah mengalami perubahan menjadi industri politik dan industri kuasa yang acap kali mengandalkan politik transaksional. ”Itu memperparah korupsi politik. Itu penyebab kedua. (Sementara) kebutuhan rakyat untuk memperoleh asupanasupan pendidikan politik mengalami pelemahan,” bebernya.

Selain kepala daerah, data 2004–2013 itu juga memuat 17 anggota DPRD (kota/kabupaten/ provinsi), 5 sekretaris daerah, dan 27 pegawai negeri sipil (PNS) pemda yang sebagian besar setingkat kepala seksi (kasi), kepala dinas (kadin), kepala bagian (kabag), dan kepala bidang (kabid) terjerat kasus hukum.

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Zulkarnain mengatakan, dari kajian yang dilakukan KPK terhadap integritas layanan publik selama ini, di daerah masih banyak kekurangan dalam penyampaian, pemberian, dan penyaluran pelayanan. Salah satunya standar pelayanan kesehatan. Sebagian besar pemerintah daerah bahkan belum memilik standar operasional prosedur (SOP) yang mengeliminasi peluang korupsi.

”SOP itu pun bahkan belum jalan. Kalaupun SOP sudah ada, negosiasi sering kali terjadi di luar ruangan. Sistem yang canggih saja bisa dibuat jadi tidak fair,” tandasnya. sabir laluhu

Popular content