• Badai Petir

    Jakarta

    Badai Petir
    32 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Badai Petir

    Bandung

    Badai Petir
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Yogyakarta

    Mendung Sebagian
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Mendung Sebagian

    Makassar

    Mendung Sebagian
    35 °C

  • Badai Petir

    Padang

    Badai Petir
    29 °C

Dugaan Korupsi - Kejati Ambil Alih Kasus Radio Bantul

YOGYAKARTA – Setelah menggarap kasus dugaan korupsi hibah Persiba, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY kini mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi pembelian Radio Bantul dari tangan Kejaksaan Negeri atau Kejari Bantul.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyatakan komitmennya untuk mendukung penanganan kasus tersebut. Untuk diketahui, pembelian radio yang menelan dana APBD Bantul senilai Rp1,7 miliar ini penanganannya terkendala biaya sewa appraisal. Pengambilalihan penanganan kasus sebagai tindak lanjut pertemuan dengan Tim Supervisi KPK beberapa waktu yang lalu di kantor Kejati DIY.

“KPK beri sinyal akan membantu (proses hukum), seperti dukungan untuk tim appraisal,” kata Kepala Kejati DIY, Suyadi kemarin. Karena itu, Kejati segera berkoordinasi dengan KPK agar bisa segera memulai dan melanjutkan proses hukum yang sudah berjalan di Kejari Bantul. “Kami segera koordinasikan dengan KPK,” kata Suyadi. Dugaan penyimpangan kasus ini muncul setelah Badan Pemeriksa keuangan (BPK) mengaudit investigasi pembelian PT Radio Sangga Buana Citra (RSBC) oleh Pemkab Bantul.

Hasil audit pada 2008 itu menyimpulkan bahwa radio yang beralamat di Ngaglik, Sleman tidak mengantongi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan Izin Stasiun Radio (ISR). Masyarakat Transparansi Bantul (MTB) juga menuding saat proses pembelian oleh Pemkab Bantul melalui PD Aneka Dharma tidak melibatkan tim penilai atau appraisal. Sehingga harga pembelian Rp1,7 miliar dinilai terlalu mahal.

“Saat pembelian, tak melibatkan tim penilai. Dengan harga sebesar itu juga terlalu mahal,” kata Ketua MTB Irwan Suryono. MTB juga mencatat RSBC yang kini berganti nama menjadi Radio Bantul itu ilegal. Alasannya, radio ini ternyata belum juga mengantongi izin siaran. “Pemindahan siaran dari Sleman ke Bantul juga melanggar ketentuan,” ucapnya.

Bantah Pentingkan Kasus Hibah

Terpisah, Koordinator Intel Kejati DIY Abdullah membantah tudingan bahwa Kejati mengistimewakan kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba. Kejati mengklaim semua kasus korupsi yang sedang ditangani tetap berjalan sesuai prosedur. Abdullah menegaskan, tidak ada yang diutamakan dalam penanganan korupsi di Kejati.

Semua tim yang menangani masing-masing perkara terus bekerja mengumpulkan saksi, bukti ataupun menyidangkan perkara. Hanya, perkara hibah Persiba mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat dan media dibanding kasus lain. “Semua penting, cuma yang sering kalian (wartawan) kansekarang baru kasus hibah KONI di Bantul,” ucapnya. Dia juga membantah kasus ini ditunggangi muatan politis. Argumennya, apa yang dilakukan Kejati sudah sesuai prosedur.

Tahapan-tahapan mulai dari pengumpulan data, penyelidikan, dan peningkatan menjadi penyidikan dengan ditetapkannya tersangka sudah sesuai urutan. Bahkan tidak ada tekanan ataupun unsur apapun dalam setiap tahapannya. Dia mempersilakan bila ada pihak yang menudingnya sebagai upaya penggembosan partai. Menurut Abdullah, anggapan itu ada karena kasus ini mencuat mendekati Pemilu 2014.

“Saya tidak mau bicara politis, yang penting kami bekerja sesuai prosedur dan dilindungi undang-undang,” kata pria yang juga anggota Tim Penanganan Hibah Persiba. Ditanya apakah ada penahanan terhadap tersangka, Abdullah mengutarakan, penahanan tersangka harus karena beberapa pertimbangan. Di antaranya, tidak kooperatif ataupun ditakutkan memengaruhi saksi-saksi. Dia sendiri tidak mengetahui apakah tersangka akan segera ditahan atau tidak.

Abdullah mengungkapkan tahun ini minimal kasus tersebut sudah selesai proses penyidikannya. Karena setiap kasus yang Kejati tangani sesuai SOP dan harus selesai dalam kurun waktu tertentu. Berapa lama kasus Hibah KONI Bantul selesai, dia enggan menjawab. Sementara itu, mantan Bupati dan Ketua KONI Bantul yang kini jadi tersangka, Idham Samawi lagi-lagi enggan berkomentar. Melalui telepon genggamnya, Idham menyatakan permohonan maaf karena tidak bersedia berkomentar. “Secara pribadi, saya mohon maaf. Saya jangan dulu ditanyai soal itu (hibah Persiba),” ujarnya di ujung telepon. ristu hanafi/ erfanto linangkung



Popular content