• Badai Petir

    Jakarta

    Badai Petir
    32 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Badai Petir

    Bandung

    Badai Petir
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Yogyakarta

    Mendung Sebagian
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Mendung Sebagian

    Makassar

    Mendung Sebagian
    35 °C

  • Badai Petir

    Padang

    Badai Petir
    29 °C

Polda Dituding Tutupi Kasus RPH

MAKASSAR– Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mencium aroma kejanggalan dalam kasus dugaan korupsi Rumah Potong Hewan (RPH) Makassar yang ditangani penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel.

Kejanggalan pertama, yakni adanya upaya penyidik Polda menutupi rencana pemeriksaan terhadap Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin terkait kasus yang diduga merugikan keuangan negara Rp1,3 miliar. Meski telah beredar luas surat pemanggilan Ilham Arief Sirajuddin oleh penyidik kepolisian, tapi Polda sejauh ini terus menyembunyikan pemeriksaan tersebut. “Apa salahnya dibuka ke publik? Tohkalau memang diperiksa, Pak Wali Kota juga masih sebatas saksi. Ini sangat janggal,” kata Wakil Direktur LBH Makassar Zulkifli kemarin.

Kejanggalan kedua, menurut Zulkifli, meski Dirut RPH Makassar Sudirman Lannurung ditetapkan tersangka sejak setahun lalu, tapi hingga kini belum pernah dilakukan penahanan oleh Ditreskrimsus Polda. Begitu pun dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), hingga kini belum juga dikirim penyidik Ditreskrimsus Polda ke Kejati Sulselbar.

Harusnya, kata dia, SPDP tersebut telah dikirimkan ke kejaksaan setelah Dirut RPH Makassar Sudirman Lannurung ditetapkan tersangka sejak setahun lalu. Menghangatnya kembali kasus ini setelah tersebar surat pemanggilan Wali Kota Ilham Arief Sirajuddin sebagai saksi di Polda Sulsel. Awalnya Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Endi Sutendi membantah keabsahan surat tersebut.

Namun belakangan, Endi akhirnya mengakui bahwa surat tersebut asli. Namun, saat dikonfirmasi mengenai rencana pemeriksaan Ilham Arief Sirajuddin, dia menolak berspekulasi. “Sejauh ini belum ada pemeriksaan yang dilakukan. Kalau memang dipanggil, itu hanya sebatas saksi dan merupakan hal wajar untuk menuntaskan suatu kasus,” katanya kemarin.

Terpisah, Kasubdit Tipikor AKBP Ronny dan Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Pietrus Waine yang berusaha dikonfirmasi enggan berkomentar kepada wartawan. “Lewat humas saja ya Mas,” kata Pietrus kemarin.

Anggota DPRD Makassar Yusuf Gunco mengatakan, seseorang yang dipanggil sebagai saksi wajib hukumnya datang guna mempermudah jalannya pemeriksaan. “Tidak ada alasan, itu surat palsu atau tidak. Kalau sudah ada panggilan, dipenuhi saja,” katanya. ● wahyudi/andi amriani

Popular content