• Badai Petir

    Jakarta

    Badai Petir
    32 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Badai Petir

    Bandung

    Badai Petir
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Yogyakarta

    Mendung Sebagian
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Mendung Sebagian

    Makassar

    Mendung Sebagian
    35 °C

  • Badai Petir

    Padang

    Badai Petir
    29 °C

Pilkada Makassar Masuk Zona Merah

MAKASSAR– Berdasarkan hasil pengamatan intelijen Polda Sulselbar, Pilkada Wali Kota (pilwalkot) Makassar paling rawan konflik dibanding delapan pilkada lainnya yang digelar di Sulsel tahun ini.

Selain Kota Makassar, pilkada di Kabupaten Luwu dan Jeneponto juga dikategorikan paling rawan terjadi chaos dan bisa mengganggu situasi kamtibmas di Sulsel. Hal ini diungkapkan Kapolda Sulselbar Irjen Pol Burhanuddin Andi saat memimpin koordinasi Pilwalkot Makassar di Mapolrestabes Makassar, Jalan Ahmad Yani, kemarin. “Berdasarkan laporan yang masuk, Makassar sangat rawan dari delapan pemilu di Sulsel. Termasuk Luwu dan Jeneponto juga rawan,” katanya kemarin.

Sementara untuk wilayah kategori aman dalam perhelatan pesta demokrasi tersebut, Pemilu Kabupaten Sidrap dikatakan aman. Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Kapolrestabes Kombes Pol Wisnu Sanjaja, Dandim 1408/- BS Letkol Inf Firyawan, perwakilan KPU, panwas, camat dan lurah se-Kota Makassar.

Karena itu, jenderal bintang dua Polri ini menekankan pentingnya dua lembaga penyelenggara pilkada, KPU, dan panwas untuk tetap menjaga independensi dan netralitas dalam mengawal pesta demokrasi ini. Begitu pun terhadap pemerintah daerah, termasuk lurah dan camat diimbau agar tidak ikut dalam politik praktis atau mengampanyekan pasangan kandidat tertentu. “Netralitas sangat dibutuhkan dalam setiap momen pilkada. Tak ada yang memihak. Saya tekankan kepada Polri untuk tetap netral pada delapan pilkada ini. Begitu juga panwas dan KPU tak boleh memihak,” katanya.

Mantan Kapolda Banten ini juga menegaskan, Polri tidak akan memberi kesempatan kepada penyelenggara pilkada memihak terhadap salah satu kandidat. Jika dibiarkan, risikonya besar dan dapat mengganggu situasi keamanan serta bisa mengundang reaksi dari pihakpihak yang merasa dirugikan. “Camat dan lurah begitu. Ada aturannya tak boleh ikut politik praktis, khususnya kampanye. Sekali lagi, itu tak boleh. Ada aturan dan undang-undang yang mengatur,” kata Burhanuddin Andi.

Kapolda menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengumpulkan sejumlah tokoh masyarakat dan budayawan untuk mengantisipasi kerawanan konflik di Kota Makassar menjelang Pilwalkot pada September mendatang. “Kita akan kaji tingkat kerawanan ini. Kita harus menyelesaikannya dengan budaya lokal untuk mengetahui akar persoalan sebenarnya,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin yang hadir dalam pertemuan itu mengaku dalam situasi dan agenda apa pun, Kota Daeng ini selalu masuk pada zona merah. Dia pun meminta pemerintah daerah dan masyarakat memahami kondisi tersebut, sehingga bersama-sama dapat mengantisipasi munculnya gejala tak diinginkan. “Kita berharap timbul kesadaran bersama. Keamanan ini tanggung jawab bersama. Kita harap agenda politik ini bisa berlangsung dengan tertib dan lancar,” ujarnya.

Diketahui, terdapat 10 pasangan kontestan yang ikut bertarung mendapatkan kursi nomor satu di Kota Makassar. Meski belum dimulai tahapan pilkada, beberapa gejala gangguan kamtibmas sudah mulai muncul. Mulai dari penyerangan Celebes TV hingga muncul sejumlah selebaran blackcampaignyang menyudutkan kandidat tertentu.

Menurut Ilham, pada 1 September 2013, Kota Makassar akan memasuki tahap kampanye pilwalkot selama 14 hari. Tentu Pemkot Makassar akan banyak menerima masalah dan tantangan terkait situasi keamanan lingkungan. Apalagi ada 10 pasangan calon dan masing- masing punya tim di masyarakat yang bekerja memenangkan kandidatnya.

Namun dia mengaku telah melakukan lokalisasi terhadap 13 wilayah di Kota Makassar yang harus steril dari alat peraga kampanye. “Ini yang sedang kami atur, karena di satu sisi tahap pertama penilaian adipura akan berlangsung di akhir bulan ini. Tentu kita tidak ingin terlihat semrawut oleh atribut politik saat tim penilai adipura datang memeriksa,” ujar Ilham.

Terkait keamanan pelaksanaan kampanye, Ilham menyebutkan sejumlah ruang publik yang dilarang digunakan sebagai tempat kampanye. “Kami masih tunggu agenda pelaksanaan kampanye dari KPU Makassar. Namun, telah menetapkan sejumlah titik yang tidak boleh digunakan sebagai tempat kampanye. Misalnya lapangan Karebosi serta lapangan BTP. Selain sebagai titik sentral aktivitas warga, lalu lintas di sekitar Karebosi juga riskan macet apalagi jika ada momen kampanye. Demikian pula BTP,” katanya.

Selanjutnya Ilham meminta kepada seluruh camat dan lurah agar tetap mengintensifkan partisipasi warga dalam melakukan kerja bakti. “Jangan larut dalam urusan pilkada kemudian urusan sampah di abaikan. Maka mulai pekan ini saya ingin melihat di seluruh pelosok ada aktivitas pembersihan di lingkungan masing-masing,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Sulsel Iqbal Latief mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan kepada para penyelenggara pilkada di Makassar. Sebab, banyak kasus yang menunjukkan komisioner bermasalah di akhir masa jabatan. “Untuk itu Pilkada Makassar ini memang kami anggap sebagai zona merah. Kami akan melakukan perhatian khusus saat pelaksanaannya,” katanya.

Rencananya hari ini komisioner KPU Sulsel akan bertemu dengan komisioner KPU Makassar dan para PPK untuk memberikan wejangan, termasuk peringatan untuk tetap berlaku adil dalam pelaksanaan pilkada. “Kami akan bertemu khusus komisioner hari ini bersama para PPK, kami akan minta komitmen mereka agar tetap netral dan menjaga pelaksanaan Pilkada Makassar ini,” ujarnya.

Iqbal menjelaskan, berdasarkan pengalaman di beberapa daerah, terkadang banyak terjadi pelanggaran khususnya pilkada oleh pihak KPU yang jabatannya akan berakhir. Dengan begitu, pihak KPU Sulsel akan melakukan pengawasan pada semua pilkada yang akan digelar.

“Kami berharap pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan tanpa ada kecurangan dan berbagai hal yang bisa menimbulkan gesekan. Kalau penyelenggara tidak netral, biasanya menjadi awal masalah,” ujarnya. ● wahyudi/ andi amriani/ jumardin akas

Popular content