• Badai Petir

    Jakarta

    Badai Petir
    32 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Badai Petir

    Bandung

    Badai Petir
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Yogyakarta

    Mendung Sebagian
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Mendung Sebagian

    Makassar

    Mendung Sebagian
    35 °C

  • Badai Petir

    Padang

    Badai Petir
    29 °C

Kriminalitas - Staf Ahli Bupati Terlibat KDRT

KULONPROGO– Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menegaskan, dirinya menunggu proses hukum di kepolisian sebelum menjatuhkan sanksi bagi staf ahlinya, RD, 50.

RD dilaporkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya EW, 45, Sabtu (17/8) lalu. Hasto mengatakan, dari sisi kepegawaian, pihaknya siap menjatuhkan sanksi bagi RD. Namun demikian, sanksi itu masih menunggu hasil pemeriksaan dari kepolisian serta kesimpulan yang dihasilkan. “Kami tunggu rekomendasinya,” kata Hasto, kemarin. Dia menjelaskan, sejauh ini dari sisi kelembagaan pihaknya sudah melakukan pembinaan agar PNS berperilaku baik. Hanya saja, tindakan RD merupakan aksi individu dan tidak terkait jabatannya secara legal formal.

Kendati begitu, dia memastikan tidak menutup kemungkinan mengevaluasi jabatan RD sebagai staf ahli apabila secara legal formal memenuhi persyaratan. “Jabatan itu bisa terganggu jika syarat legal formalnya terpenuhi. Kami belum sampai ke sana karena baru bicarakan masalah ini tadi siang (kemarin),” katanya. Disinggung kemungkinan menginstruksikan Inspektorat Daerah (Irda) untuk menindaklanjuti kasus ini, Hasto membantahnya.

Dia beralasan tidak ada laporan secara khusus dari keluarga terkait persoalan tersebut. RD sendiri dilaporkan istrinya EW, Sabtu (17/8) lalu karena melakukan KDRT. Selain menyiram istrinya dengan air dari gayung, RD juga menampar pipi kiri istrinya sebanyak dua kali. Aksi ini terjadi setelah keduanya terlibat cekcok. Rumor yang beredar, percekcokan keduanya dipicu adanya pihak ketiga.

Kini, kasus ini menjadi perbincangan hangat di antara PNS lingkungan Pemkab Kulonprogo. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kulonprogo Djulistyo menambahkan, tanggung jawab PNS sebenarnya cukup berat. PNS harus menjaga sikap tidak hanya di lingkungan kerja melainkan juga di luar.

Sanksi bagi PNS yang melanggar ketentuan pun tergolong cukup berat. “Sanksi administrasi kepegawaian itu sebenarnya bisa sebelum ada keputusan hukum, atau setelahnya. Tinggal maunya yang mana. Yang jelas, sanksi bagi PNS yang melanggar ketentuan cukup berat,” tandasnya. ● sodik


Popular content