• Badai Petir

    Jakarta

    Badai Petir
    32 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Badai Petir

    Bandung

    Badai Petir
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Yogyakarta

    Mendung Sebagian
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Mendung Sebagian

    Makassar

    Mendung Sebagian
    35 °C

  • Badai Petir

    Padang

    Badai Petir
    29 °C

Pengusaha Butuh Aturan Konkret

JAKARTA– Empat paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah sebagai respons atas melemahnya rupiah dan anjloknya indeks harga saham gabungan (IHSG) harus diikuti kebijakan lanjutan. Tanpa itu, gejolak pasar dikhawatirkan terus berlanjut.

Dunia usaha meminta pemerintah menyertakan aturan teknis dan konkret sebagai penjabaran paket kebijakan yang telah diambil. ”Konsep pemerintah bagus, namun sektor riil saat ini masih menanti aturan teknis dari seluruh keputusan,” kata pengusaha Hariyadi B Sukamdani di Jakarta kemarin.

Menurut dia, aturan teknis yang ditunggu misalnya perihal teknis pemotongan pajak ke perusahaan padat karya, termasuk juga stimulus yang akan diberikan. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit meyakini empat paket kebijakan ekonomi akan bisa meredam gejolak pasar, asalkan pemerintah sungguhsungguh mengimplementasikannya. Penerapan yang sesuai dan fokus dapat mengembalikan kepercayaan pasar.

“Pemerintah menjanjikan pemberianinsentifpajakkepada pelaku usaha padat karya, serta menyederhanakan perizinan yang menyangkut investasi. Tentu itu ditunggu bagaimana dilaksanakan,” katanya dalam diskusi Polemik SINDO Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta, kemarin. Pemerintah telah mengeluarkan empat paket kebijakan ekonomi seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (23/8).

Empat paket penyelamatan ekonomi nasional tersebut paket untuk memperbaiki neraca transaksi perjalanan atau current accountdefisit dan menjaga nilai tukar rupiah, paket kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat kita dan pertumbuhan ekonomi, paket Kebijakan untuk menekan inflasi, dan paket untuk mendorong investasi.

Pada saat bersamaan, Bank Indonesia (BI) juga mengambil langkah-langkah di antaranya memperluas jangka waktu term deposit valas, relaksasi pembelian valas bagi eksportir yang telah melakukan penjualan devisa hasil ekspor (DHE), dan menyesuaikan ketentuan transaksi forex swap bank dengan BI yang diperlukan sebagai pass-on transaksi bank dengan pihak terkait. Sementara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga merespons dengan mengeluarkan aturan buybacksaham.

Direktur Eksekutif Direktorat Perencanaan Strategis dan Humas Bank Indonesia (BI) Difi Johansyah menegaskan, BI akan mengajak bank di Tanah Air untuk menyimpan valas di dalam negeri dari penyimpanan di luar negeri. Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai empat paket kebijakan dianggap belum menjawab kondisi perekonomian bangsa saat ini. Dia justru balik mempertanyakan solusi jangka pendek yang ditempuh pemerintah.

”Situasi sekarang memunculkan kekhawatiran seperti krisis 1998. Karena itu pemerintah semestinya tidak gegabah dalam bertindak,” katanya. Dalam pandangan Enny, untuk menanggulangi defisit neraca perdagangan, misalnya, harus ada solusi nyata seperti mengurangi kebiasaan impor dan terus mendorong ekspor. Sementara itu, DPR berencana menggelar rapat dengan pemerintah, Senin (26/8).

“Rapat untuk meneliti bagaimana paket-paket itu dalam bentuk konkretnya,” kata Wakil Ketua KomisiXIDPRdari FraksiGolkar Harry Azhar Azis. ● dian ramdhani

Popular content