• Badai Petir

    Jakarta

    Badai Petir
    32 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Badai Petir

    Bandung

    Badai Petir
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Yogyakarta

    Mendung Sebagian
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Mendung Sebagian

    Makassar

    Mendung Sebagian
    35 °C

  • Badai Petir

    Padang

    Badai Petir
    29 °C

Caleg Tak Bebas Pasang Billboard

JAKARTA– Ada yang baru dalam pelaksanaan kampanye pemilu kali ini. Para calon legislator (caleg) tidak dibebaskan memasang billboard, baliho, dan spanduk. Namun, ketentuan mengenai penggunaan alat peraga tersebut masih digodok di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Meskipun caleg sudah bisa berkampanye sejak Minggu (25/8) lalu, KPU berharap caleg menahan diri dulu untuk tidak memasang billboard, baliho dan spanduk hingga revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu disahkan. PKPU tersebut mengatur zona pemasangan alat peraga kampanye khususnya billboard oleh caleg di semua tingkatan. Soal penentuanzonaini, KPUbekerja sama dengan pemerintah di daerah.

“Kami berharap caleg menahan diri untuk pasang billboard dan spanduk hingga PKPU ini ditetapkan. Tunggu saja mekanismenya, mudah-mudahan minggu ini sudah disahkan,” ujar anggotaKPUFerryKurnia Rizkiyansyah di Kantor Bawaslu Jakarta kemarin. Ferry memastikan tahapan kampanye ini tidak akan terlambat karena sambil menunggu PKPU disahkan, caleg bisa berkampanye menggunakan alat peraga lainnya melalui poster, leaflet, blusukan, atau pertemuan terbatas.

Seperti diketahui, dalam revisi PKPU Nomor 1 Tahun 2012 KPU mengatur alat peraga yang bisa digunakan caleg hanya sebatas spanduk. Jumlahnya dibatasi satu unit di setiap satu zona yang ditentukan KPU. Adapun alat peraga berupa baliho, baner, dan billboardhanya diperbolehkan dipasang oleh partai politik. Jika parpol atau caleg melanggar aturan kampanye, maka akan diberi sanksi peringatan oleh KPU. “KPU akan memberi sanksi peringatan administratif.

Peringatan itu punishment yang lebih kuat daripada dipidana,” ujar Ferry. Anggota Bawaslu, Nelson Simajuntak, menyebutkan, ada beberapa kendala yang membuat Bawaslu agak sulit melakukan penindakan pelanggaran. Salah satunya adalah rendahnya pengetahuan peserta pemilu serta minimnya sumber daya manusia di lapangan untuk melakukan pengawasan. “Apalagi untuk melakukan pengawasan atribut sampai ke tingkat desa,” ujarnya. Terpisah, Mendagri Gamawan Fauzi mengaku siap membantu KPU dalam mengatur jalannya proses kampanye Pemilu 2014.

“Pemerintah siap mem-back up penyelenggara pemilu. Kami akan membantu apa yang diminta KPU,” katanya seusai Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pemilu 2014 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, kemarin. Dia mengatakan bahwa Kemendagri akan mengoordinasikan seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk menyosialisasikan kepada para caleg selama masa kampanye.

Namun, upaya yang akan dilakukan pemerintah harus sesuai peraturan yang dibuat oleh KPU. Karena itu, Kemendagri menunggu inisiatif dan koordinasi dari KPU agar pemerintah dan KPU memiliki keselarasan dalam melaksanakan tahapan Pemilu 2014. murey widya/ kiswondari

Popular content