• Badai Petir

    Jakarta

    Badai Petir
    32 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Badai Petir

    Bandung

    Badai Petir
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Yogyakarta

    Mendung Sebagian
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Mendung Sebagian

    Makassar

    Mendung Sebagian
    35 °C

  • Badai Petir

    Padang

    Badai Petir
    29 °C

Pemerintah Lambat Bahas RUU ASN

JAKARTA – DPR menilai pemerintah lambat dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari waktu yang diajukan dua bulan, ternyata molorhingga 9 bulan.

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, lambatnya pembahasan RUU ASN disebabkan pemerintah dalam pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) memakan waktu yang lama. Waktu tambahan yang diminta pemerintah untuk pembahasan DIM pun mundur dari yang diminta. “Ini sudah tujuh kali perpanjangan masa sidang. Pemerintah minta tambahan dua bulan, tetapi molor hingga sembilan bulan,” katanya di Gedung DPR kemarin.

Menurut dia, di dalam internal pemerintah sendiri memang cukup sulit mencapai kesepakatan. Kesulitan ini menyangkut seluruh RUU ASN yang menyentuh seluruh pegawai di lembaga negara atau kementerian di Indonesia. “Pada posisi itu, presiden menganggap penting maka yang dilakukan rapat di bawah koordinasi wapres, tetapi ternyata belum selesai, sehingga dibawa ke dalam rapat kabinet sampai tiga kali,” katanya.

Bahkan hingga DIM diserahkan kepada DPR, pihak pemerintah pun belum menemui kesepakatan. Namun demikian, DPR tidak akan menunggu, tetapi akan melanjutkan pembahasan tersebut. “Sekarang sudah selesai diserahkan ke kita, tetapi faktanya masih belum sepakat pemerintah. Tetapi kita tidak dapat menunggu sampai ini selesai. Kita seperti air mengalir saja berjalan,” ungkapnya.

Rapat Panja tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemenpan- RB), perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja mengatakan, pembahasan ASN akan semakin lambat ketika dalam rapat pembahasan bersama panja, pihak pemerintah hanya diwakili jabatan eselon satu.

Padahal agar keputusan dapat segera diambil, seharusnya para pengambil kebijakan juga turut hadir dalam rapat. “Alangkah indahnya jika panja dapat hadir pengambil keputusan. Hal ini agar nantinya dapat segera diputuskan dan tidak menunggu kembali,” katanya. Sekretaris Kemenpan-RB Tasdik Kinanto menerima masukan DPR agar pembahasan RUU ini dipercepat.

“Kami menerima dengan baik sikap DPR yang berencana mempercepat pembahasan RUU ASN ini. Kami pun siap membahas DIM RUU ASN yang rencananya dimulai pada 19–21 September nanti,” ungkapnya. dita angga

Popular content