• Badai Petir

    Jakarta

    Badai Petir
    32 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Badai Petir

    Bandung

    Badai Petir
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Yogyakarta

    Mendung Sebagian
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Mendung Sebagian

    Makassar

    Mendung Sebagian
    35 °C

  • Badai Petir

    Padang

    Badai Petir
    29 °C

Kejari-BPKP Segera Audit Dugaan Korupsi GOR Sudiang

MAKASSAR – Tim penyidik bidang pidana khusus Kejari Makassar bersama dengan auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulsel segera mengaudit dugaan korupsi GOR Sudiang.

Kini dua lembaga ini bersama-sama mengumpulkan dokumen dan klarifikasi dugaan korupsi atas pembayaran lahan Gelanggang Olahraga (GOR) Terpadu Sudiang, Kecamatan Biringkanayya, Makassar, senilai Rp3,2 miliar. Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Makassar Joko Budi Dharmawan mengatakan, tim penyidik dan auditor BPKP masih bekerja melakukan validasi dokumen lahan GOR Sudiang. “Semua dokumen dilakukan validasi dulu, termasuk data dan bahan keterangan dari sejumlah pejabat di lingkup Pemprov Sulsel,” ujarnya kemarin. Diketahui, dengan sertifikat nomor 5/1994 yang dimiliki Pemprov Sulsel, seharusnya tidak perlu dilakukan lagi pembayaran ganti rugi lahan.

Akibat ada pembayaran ganti rugi lahan senilai Rp3,2 miliar pada 2007 tersebut, kejaksaan menemukan indikasi sejumlah pelanggaran, yakni Pemprov Sulsel melakukan kesalahan bayar atau pembayaran ganda. Selain itu, pada periode masa sanggah sejak keluarnya sertifikat hak pakai tersebut atau tepatnya lima tahun yakni 1995- 2001, tidak pernah ada komplain dari pihak yang mengaku pemilik lahan.

Ketentuan yang dilanggar Pemprov Sulsel dalam proses pembayaran itu adalah Pasal 32 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24/19997 tentang Pendaftaran Tanah. Pihak kejaksaan juga menemukan pembayaran yang dilakukan terhadap lima orang yang direkomendasikan Tim Teknis tidak layak menerima ganti rugi, karena lima orang itu dihukum di Pengadilan Negeri (PN) Makassar dalam kasus penipuan menggunakan alas hak palsu.

“Penyidik masih bekerja agar perkara ini segera dilimpahkan ke pengadilan,” ujar Joko. Berdasarkan data, nama Sekretaris Provinsi Sulsel Andi Muallim ikut terseret dalam kasus GOR Sudiang dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pemprov Sulsel, yang memberikan persetujuan dilakukan pembayaran kepada pihak penerima uang ganti rugi.

Sementara mantan Kepala Biro Dekonsentrasi Setda Pemprov Sulsel yang kini menjabat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel Jufri Rahman, berperan sebagai ketua Tim Teknis yang melakukan verifikasi pemilik lahan. Diketahui, Kejari Makassar menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi pembebasan lahan GOR Sudiang yang dikerjakan pada 2007 senilai Rp3,2 miliar itu, yakni mantan Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Pemprov Sulsel Alimuddin Wellang dan mantan Lurah Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanayya, Makassar, Amri Indar.

Penyidik saat ini juga terus mengumpulkan data dan fakta terkait keterlibatan sejumlah pihak dalam perkara ini. Untuk pembebasan lahan pembangunan GOR Sudiang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulsel. GOR Sudiang dimulai pembangunannya pada 2004 dengan sumber dana sharing anggaran APBN dan APBD Sulsel sebesar Rp60 miliar.

Terpisah, Koordinator Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi Abdul Mutthalib mengatakan, penanganan kasus GOR Sudiang ini dilakukan pihak Kejari Makassar seperti halnya kasus penyelewengan dana bantuan sosial di lingkup Pemprov Sulsel pada 2008. Pada kedua perkara itu, orang terbawah terlebih dahulu diajukan sebagai terdakwa. “Penanganan kasus GOR Sudiang ini diharapkan bisa segera dituntaskan dan tidak berlarut-larut,” ucapnya. yakin achmad

Popular content