• Badai Petir

    Jakarta

    Badai Petir
    32 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Badai Petir

    Bandung

    Badai Petir
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Yogyakarta

    Mendung Sebagian
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Mendung Sebagian

    Makassar

    Mendung Sebagian
    35 °C

  • Badai Petir

    Padang

    Badai Petir
    29 °C

APEC Momentum bagi Indonesia

NUSA DUA – Ditunjuknya Indonesia sebagai proyek percontohan bagi Public Private Partnership (PPP) Center APEC dinilai sebagai momentum untuk melakukan perbaikan infrastruktur nasional.

“Ini satu kesempatan. Paling tidak ada negara lain yang concern dengan yang ada diIndonesia dan mungkin ada pendekatan baru yang bisa dilakukan untuk memperbaiki skema PPP,” jelas Kepala ekonom PT Bank Mandiri Tbk Destry Damayanti kepada KORAN SINDOkemarin. Menurut dia, banyak negara anggota APEC yang telah sukses menerapkan skema kerja sama pemerintah-swasta (PPP) dalam pembangunan infrastrukturnya.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki skema PPP untuk menjembatani keterlibatan swasta dalam pembangunan proyek-proyek infrastrukturnya. Namun, hingga kini belum ada satu pun dari proyek tersebut yang berhasil. Proyek PPP pertama, yakni PLTU Batang, Jawa Tengah, bahkan masih mandek. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), setidaknya ada 53 proyek yang masuk dalam PPP Book 2013.

Sebanyak 18 proyek telah ditenderkan, satu proyek siap ditawarkan, 15 proyek berstatus prospektif, serta 19 lainnya berstatus potensial. Di luar itu, ada 19 proyek usulan baru. Tak hanya skema, sejak 2005 payung hukum kerja sama pemerintah-swasta juga sudah dibuat, yakni PeraturanPresiden (Perpres) No 67/2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Selain itu, untuk mendukung PPP, Indonesia juga sudah membentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, serta PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Namun, tegas Destry, implementasinya kurang karena proyek infrastruktur bersifat jangka panjang dan memiliki risiko besar, sementara sebagian proyek dinilai memiliki keuntungan yang relatif kecil. Dalam hal ini, pemerintah telah mengupayakan solusi berupa penjaminan.

Tapi, pemerintah pun sangat selektif dalam menjamin proyek-proyek yang ada. Keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur juga memiliki persoalan lain, di antaranya adalah sumber pendanaan yang dibutuhkan sangat besar. Dengan ditunjukanya Indonesia sebagai proyek percontohan, Destry berharap Indonesia bisa memilih proyek-proyek mana yang akan didahulukan.

Terkait dengan itu, mengingat kebutuhan energi yang semakin besar, menurutnya Indonesia bisa mendahulukan pembangunan pembangkit listrik. “Indonesia punya masalah besar dengan energi. Tingkat elektrivikasinya bahkan rendah dibandingkan negara lain, padahal energi sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan yang makin besar,” ucapnya. Selain pembangunan listrik, infrastruktur pendukung logistik seperti pelabuhan dan jalan juga harus diutamakan.

Konektivitas berupa pelabuhan sangat dibutuhkan Indonesia yang secara geografis merupakan negara kepulauan. Dengan pelabuhan yang bagus, maka diharapkan biaya logistik bisa ditekan sekaligus mendukung pembangunan yang lebih merata. Indonesia mendapat status sebagai pilot project PPP Center yang dibentuk berdasarkan kesepakatan APEC Finance Minister Meeting (AFMM) 2013 yang berlangsung pada 17–20 September, di Nusa Dua, Bali.

Sebagai langkah awal dari pembentukan PPP Center, APEC akan membentuk APEC PPP Experts Advisory Panel. Nantinya, panel tersebut tidak hanya melibatkan negaranegara APEC tetapi juga organisasi multilateral seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank/ADB). Panel tersebut diharapkan bisa mendukung semakin besarnya investasi di sektor infrastruktur, terutama dari pihak swasta sehingga kerja sama pemerintah swasta semakin kuat.

“Kami sepakat untuk membentuk PPP expert panelsebagai upaya untuk mendorong swasta ikut terlibat dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di wilayah APEC,” tutur Menteri Keuangan M Chatib Basri saat menutup AFMM 2013, di Nusa Dua, kemarin. Indonesia diharapkan sudah melaporkan desain PPP Center pada AFMM 2014 di Hong Kong. Chatib mengatakan, Indonesia belum memutuskan proyek mana yang akan dijadikan proyek percontohan.

Yang pasti, proyek tersebut akan diambil dari salah satu proyek PPP yang sudah masuk ke Bappenas. Menteri Keuangan Australia Joe Hockey mengatakan, terpilihnya Indonesia sebagai proyek percontohan merupakan bentuk penghargaan kepada Indonesia yang selama ini selalu membawa isu infrastruktur ke forum APEC. “Ini adalah kesempatan besar bagi Indonesia dan juga diharapkan bisa mendorong perbaikan infrastruktur di wilayah Asia,” ucapnya.

Infrastruktur Butuh Dukungan Pemda

Terpisah, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan bahwa besarnya jumlah proyek infrastruktur yang dikelola pemerintah pusat di daerah membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah (pemda). Dukungan tersebut berupa anggaran daerah untuk percepatan infrastruktur, termasuk dukungan pemeliharaan. “Misalnya, pemerintah pusat bangun bendungan, daerah siapkan anggaran pemeliharaannya atau dukungan lain yang menunjang infrastruktur tersebut,” kata Djoko di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, kemarin. ● maesaroh/ichsan amin

Popular content