• Badai Petir

    Jakarta

    Badai Petir
    32 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Badai Petir

    Bandung

    Badai Petir
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Yogyakarta

    Mendung Sebagian
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Mendung Sebagian

    Makassar

    Mendung Sebagian
    35 °C

  • Badai Petir

    Padang

    Badai Petir
    29 °C

Dirut RSUD Sidikalang Divonis Bersalah Langgar UU KIP

MEDAN – Direktur Utama (Dirut) RSUD Sidikalang dr Lomo Daniel Sianturi divonis bersalah oleh Majelis Hakim Komisi Informasi (KI) Sumut karena melanggar UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Majelis hakim yang diketuai Zaki Abdullah menilai bahwa Dirut RSUD Sidikalang terbukti menutup informasi untuk publik. “Mengabulkan keseluruhan permohonan penggugat, memerintahkan kepada tergugat memberikan informasi dalam waktu selambat-lambatnya sepuluh hari kerja sejak salinan putusan diterima termohon,” kata Ketua Majelis Hakim KI Sumut Zaki membacakan putusannya pada sidang ajudikasi sengketa informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, kemarin.

Majelis hakim dengan anggota Robinson Simbolon dan HM Syahyan RW menilai sebagai pejabat publik, Dirut RSUD Sidikalang harus memberikan informasi kepada masyarakat luas sesuai UU yang berlaku. Namun pada kenyataannya, Dirut RSUD Sidikalang tidak memberikan informasi kepada masyarakat. Untuk itu, NGO Toppan-AD menggugat RSUD Sidikalang ke KI Sumut dengan Nomor Register : 21/KIP-SU/S/V/2013. “Karenanya, pejabat publik tersebut diperintahkan memberikan informasi publik yang dimohonkan penggugat,” ujar hakim.

Majelis hakim menjelaskan, Dirut RSUD Sidikalang telah lalai dan bersalah. Kedudukannya sebagai pejabat publik seharusnya membuka informasi kepada masyarakat sesuai amanah UU KIP. “Informasi yang dimohonkan penggugat adalah informasi terbuka, maka tindakan tergugat menutup informasi dengan tidak menanggapi permohonan informasi dari penggugat adalah tindakan yang salah dan bertentangan dengan UU,” ungkap hakim.

Sementara itu, Ketua NGOTopan- AD Mutiara Simanjuntak mengatakan, pihaknya puas dengan putusan yang dijatuhkan KIP Sumut tersebut. Sebab, menurutnya selama ini Dirut RSUD Sidikalang selalu menutupi informasi untuk publik. Untuk itu, mereka melayangkan gugatan ke KI Sumut agar ditindak. “Putusan ini memerintahkan agar Dirut RSUD Sidikalang memberikan informasi yang diminta masyarakat,” tandasnya. panggabean hasibuan

Popular content