• Badai Petir

    Jakarta

    Badai Petir
    32 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Badai Petir

    Bandung

    Badai Petir
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Yogyakarta

    Mendung Sebagian
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Mendung Sebagian

    Makassar

    Mendung Sebagian
    35 °C

  • Badai Petir

    Padang

    Badai Petir
    29 °C

Digusur, Pengguna SG-PAG Dapat Ganti Rugi

YOGYAKARTA – Sejak Undang- Undang Keistimewaan (UUK) Yogyakarta disahkan sampai pembahasan rancangan peraturan daerah keistimewaan (raperdais) DIY, banyak warga yang menanyakan seputar status tanah Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG).

Mayoritas bertanya bagaimana caranya agar bisa memanfaatkan tanah SG-PAG setelah UUK disahkan. Sejauh ini, warga di DY terutama yang menempati tanah SG-PAG belum memahami materi atau isi dari raperdais yang hari ini rencananya akan disahkan menjadi Perda. “Bagaimana nasib kami yang sudah puluhan tahun menampati tanah Sultan Ground setelah perdais disahkan. Apakah saya dan teman-teman masih bisa memakainya?” kata Darmaji, 45, warga Srandakan, Bantul dalam pesan singkatnya kepada redaksi KORAN SINDO YOGYAkemarin.

Dia juga menanyakan bagi warga yang ingin melapor atau mengurus untuk mendapatkan hak guna tanah SG-PAG. “Jika warga yang menempati area Sultan Ground, tapi area tersebut tiba-tiba akan digunakan untuk pembangunan. Apakah warga akan mendapatkan ganti rugi,” tanyanya lagi.

Raperdais diklaim tetap menjamin tanah yang mereka tempati tidak akan diambil alih oleh Keraton maupun Kadipaten Pakualaman. Namun kenyataannya warga tetap resah. Mereka kawatir tanah berstatus SG-PAG yang ditempati akan digunakan untuk proyek pembangunan. “Kami khawatir, di sini akan dibangun pembangunan menggunakan tanah yang selama ini kami tempati,” keluh Darmaji.

Penghageng Panitikismo Kraton Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hadiwinoto mengatakan, sejauh ini memang sudah banyak warga yang menanyakan tentang tanah kekancingan yang mereka tempati. Dia pun menjawab, masyarakat yang memiliki kekancingan nantinya tinggal memperpanjang setelah jatuh tempo.

Hanya, untuk saat ini belum bisa dilakukan mengingat Perdais Pertanahan belum disahkan. “Banyak (warga) yang sudah tanya, tapi akan ditindaklanjuti setelah ada Perdais Pertanahan,” katanya. Gusti Hadi juga menambahkan, bagi pihak ketiga yang belum memiliki kekancingan juga tidak perlu resah. Sebab, pihak ketiga tetap dapat mengusulkan kekancingan tapi setelah ada pengesahan perdais khusus pertanahan.

Intinya, lanjut dia, warga harus menunggu dulu sampai Perdais Pertanahan disahkan terlebih dulu. Lebih lanjut dijelaskan, mengenai pengalihan hak tidak ada yang bisa memiliki tanah kasultanan ataupun kadipaten. Mereka yang diberi kekancingan hanya bisa memiliki hak guna bangunan. “Karena memberikan hak milik sama saja menjual. Sultan yang bertahta bisa dituntut oleh ahli waris dalam hal ini kelembagaan keraton,” tukasnya.

Terpisah, Ketua Pansus Raperdais DPRD DIY Esti Wijayati mengungkapkan, peraturan khusus pertahanan akan dibuat dalam raperdais tersendiri. Demikian juga pilar-pilar keistimewaan juga akan dibuatkan raperdais tersendiri, seperti kelembagaan, kebudayaan, jabatan dan lainnya. “Besok (Senin, 7/10) yang ditetapkan hanya Raperdais Induk. Raperdais khusus dibuatkan peraturan tersendiri yang kemungkinan baru masuk pada Prolegda 2014,” katanya.

Hanya dia menegaskan warga yang selama ini memakai atau menggunakan SG-PAG tidak perlu resah. Alasannya, dalam Raperdais Induk sudah menjamin warga tetap bisa menggunakan tanah itu selama peruntukannya tidak bertentangan dengan pe- rundangan. “Sesuai pengelolaan dan pemanfaataan tanah kasultanan dan kadipaten yang diatur dalam pasal 48 (b), bahwa pengelolaan tanah SG dan PAG ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Tanah SG-PAG yang ditempati dan digunakan untuk pembangunan, kata Esti, warga yang bersangkutan akan mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi ini menjadi kewenangan dari Pemda DIY seperti diatur dalam Raperdais Induk Bab V Pertanahan pasal 46.

Dalam pasal yang mengatur tentang kewenangan pemda menyebutkan tentang penyelesaian sengketa tanah garapan (ayat C), penyelesaian masalah ganti rugi, dan santuan tanah untuk pembangunan (ayat D) dan penetapan sujek dan objek retribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee (ayat E). ● ridwan anshori

Popular content