• Badai Petir

    Jakarta

    Badai Petir
    32 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Badai Petir

    Bandung

    Badai Petir
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Yogyakarta

    Mendung Sebagian
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Mendung Sebagian

    Makassar

    Mendung Sebagian
    35 °C

  • Badai Petir

    Padang

    Badai Petir
    29 °C

UMK 2014 Minimal Rp2 Juta

BANDUNG– Meski Dewan Pengupahan 26 kabupaten/kota di Jawa Barat belum menentukan besaran kebutuhan hidup layak (KHL) 2014, kalangan buruh menuntut besaran upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2014 minimal Rp2 juta.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat Roy Junto menjelaskan, proses penentuan UMK 2014 masih tahap penentuan besaran kebutuhan hidup layak di setiap kabupaten/kota. Sementara, proses survei telah selesai. “Tetapi, hingga kemarin belum ada kata sepakat besaran KHL yang nantinya dijadikan acuan kenaikan UMK 2014 di kabupaten/kota,” ujar Roy di Kota Bandung kemarin.

Dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan faktor lainnya, KSPI berharap besaran UMK di Jabar minimal Rp2 juta, terutama bagi kabupaten/kota yang nilai UMK-nya masih di bawah Rp2 juta. Misalnya, UMK Subang yang saat ini Rp1,2 juta, idealnya Rp2 juta. Sedangkan, daerah dengan UMK minimal Rp2 juta, seperti Depok dan Bekasi, kenaikannya disesuaikan besaran KHL. KSPI tetap menolak upah murah bagi kalangan buruh. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi membebani buruh. Bahkan, kenaikan upah 2013 yang dinilai pengusaha cukup signifikan tidak sesuai KHL buruh akibat kenaikan harga BBM.

Pemerataan upah di kabupaten/kota diharapkan meminimalisasi ancaman pengusaha merelokasi pabrik ke daerah lain. Menurut Roy, ada beberapa itemyang menyebabkan pembahasan di tingkat tripartit berlarut- larut, terutama itemtransportasi dan listrik. Contohnya, kalangan pengusaha mengajukan besaran item transportasi Rp6.000. Padahal, bagi buruh, besaran transportasi idealnya Rp15.000. Buruh menuntut jumlah item hitungan KHL sebanyak 100 item, sedangkan saat ini baru menggunakan 60 item.

Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Deddy Widjaya mengaku tidak mempersoalkan besaran kenaikan UMK di kabupaten/kota selama mekanisme dan penetapannya sesuai aturan pemerintah. “Tapi, kalau dilanggar, kami bisa menuntut,” tandasnya. Dia berharap semua pihak menghormati Inpres No 9/2013 tentang Pengupahan yang telah diterbitkan presiden. Dalam waktu dekat, pemerintah akan menerbitkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) sebagai aturan teknis inpres tersebut.

Menurutnya, inpres melindungi pengusaha dari masuknya kepentingan politik pada penetapan UMK. “Kami khawatir UMK dijadikan alat politik pada pilkada atau Pemilu 2014. Kami berharap semua pihak, termasuk pemerintah, berkomitmen melaksanakan aturan tersebut,” katanya. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Hening Widiatmoko menegaskan, besaran KHL sangat tergantung hasil survei di masing-masing daerah. Besaran KHL tidak mungkin sama antara satu daerah dan daerah lain.

Setiap kabupaten/ kotaharusmenetapkanKHL pada pekan ketiga Oktober ini, selanjutnya diajukan ke Dewan Pengupahan provinsi pada 5 November. Jadi, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan bisa menetapkan besaran UMK kabupaten/ kota pada 20 November. “Ada beberapa item KHL yang menyebabkan pembahasan besaran KHL berlarut-larut. Misalnya, sewa rumah/kamar dan pengertian daging,” ujarnya.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu Adi Satria menjelaskan, penetapan KHL Rp1.317.000 berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan buruh, pengusaha, pemerintah, dan akademisi. Besaran KHL ditetapkan berdasarkan survei di tiga pasar tradisional, yaitu Pasar Indramayu, Pasar Patrol, dan Pasar Karangampel. “Kami telah menyurvei sejumlah harga kebutuhan pokok yang semuanya ada 60 item. Dari hasil survei itu diperoleh nilai KHL Rp1.317.000,” katanya.

Nominal KHL 2013 naik Rp30.600 dari KHL 2012, yaitu Rp1.286.397. Sedangkan, UMK 2013 sekitar 93% KHL, yaitu Rp1.125.000 untuk jenis usaha nonmigas dan Rp1.784.475 untuk usaha migas. Usulan besaran UMK 2014 belum muncul hingga rapat Dewan Pengupahan digelar pekan depan. Sementara itu, KHL Kabupaten Subang sebesar Rp1.577.559. Putusan tersebut ditetapkan setelah proses panjang dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Subang (Depekab) yang dihadiri akademisi, buruh, pengusaha (Apindo), dan pemerintah.

“Peningkatan KHL 2013 cukup signifikan mencapai 25% dibandingkan tahun sebelumnya Rp1.220.000,” kata perwakilanDepekabSubangdari akademisi, Soetedjo. Perwakilan Depekab dari buruh, Suwira, mengakutelahmengupayakanpointransportasidalam KHL Subang sebesar Rp13.000. Namun, hasilvotingmemutuskan berbeda. “Kami tetap berjuang tuntutan UMK Subang sebesar Rp2.200.000,” ucapnya. arif budianto/ tomi indra/ heru muthahari

Popular content