• Badai Petir

    Jakarta

    Badai Petir
    32 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Badai Petir

    Bandung

    Badai Petir
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Yogyakarta

    Mendung Sebagian
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Mendung Sebagian

    Makassar

    Mendung Sebagian
    35 °C

  • Badai Petir

    Padang

    Badai Petir
    29 °C

UMP 2014 Maksimal Rp2 Juta

PALEMBANG – Pemprov Sumsel siap melakukan pembatasan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) maksimal 20% apabila pemerintah pusat akhirnya mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait pembatasan kenaikan upah bagi industri padat karya.

Jika dihitung dari besaran UMP 2013 sebesar Rp1.630.000 diperkirakan nilai UMP 2014 maksimal sebesar Rp2 juta. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumsel Rizal Fatoni mengatakan, kenaikan upah harus dibatasi karena kondisi tahun depan tidak sama dengan tahun ini. “Kenaikan upah harus dibatasi, namun tetap disesuaikan dengan standar komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Sumsel,” ujarnya baru-baru ini.

Saat ini Pemprov Sumsel menunggu keluarnya Inpres dari pemerintah pusat sehingga implementasi kebijakan tersebut dapat dilaksanakan di daerah dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi. “Kenaikan upah yang terjadi saat ini memang tergolong cukup berat dilaksanakan oleh pengusaha. Jadi kenaikan upah untuk tahun depan tidak bisa diterapkan sama,” jelas dia.

Kenaikan upah tinggi, lanjut Rizal dapat berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan sehingga dikhawatirkan terjadi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. “Tapi, di sisi lain kesejahteraan hidup para buruh juga harus diperhatikan,” kata dia. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel Sumarjono Saragih mengatakan, terkait penetapan UMP Sumsel pihaknya menghormati keputusan Hasil Dewan Pengupahan. “Rapat Dewan Pengupahan yang dilakukan dua minggu lalu sudah memuluskan angka sesuai KHL. Unsur apindo yang duduk di Dewan Pengupahan pun sudah sepakat,” jelasnya kemarin.

Sumarjono menjelaskan, UMP tahun 2013 senilai Rp1.350.000 per jiwa dan hasil rapat Dewan Pengupahan menjadi Rp1.825.600 per jiwa. “Jika dihitung sudah berapa kenaikan dari UMP tahun 2013. Nah, kenaikan itu sudah sesuai aturan berdasar KHL, Apindo akan taat dengan aturan,” imbuhnya. Apindo, sepakat dengan Keputusan Dewan Pengupahan. “Saat ini kami tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) formal dari Gubernur,” tukasnya.

Humas Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sumsel Cerah mengatakan, pihaknya mendukung aksi yang dilakukan gabungan organisasi buruh di pusat dan sejumlah daerah terkait tuntutan UMP. Pihaknya terus berupaya melakukan konsolidasi organisasi dan mendorong agar ditetapkannya UMP sesuai dengan KHL. “Sejauh ini Dewan Pengupahan Sumsel baru akan mengajukan usulan upah tahun 2014 dan kami anggap itu belum layak. Mereka mengajukan sekitar Rp1,8 juta dan itu belum sesuai. Minimal untuk UMP di Sumsel Rp2 juta,” tandasnya.

 Cerah mengatakan, karena belum ada keputusan SK Gubernur soal UMP, pihaknya mendesak Dewan Pengupahan melakukan revisi. “Kami minta revisi dan mereka harus menghitung atau survei lagi KHL di Sumsel,” pintanya.

Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sumsel Ali Hanafiah menilai, alasan pemerintah membatasi kenaikan upah sebesar 10% tidak mendasar karena dalam penentuan nilai upah harus melewati unsur tripartit. Pihaknya juga mendukung bentuk aksi yang bakal dilakukan kaum buruh secara besar-besaran di tingkat pusat maupun daerah.

“Kami siap turun ke jalan, apalagi wacana aksi tersebut sudah menjadi bahasan elemen buruh. Intinya, percuma juga kalau UMP dinaikkan tapi tak diimbangi dengan pengendalian harga,” pungkasnya. retno palupi/ amarullah


Popular content