• Badai Petir

    Jakarta

    Badai Petir
    32 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Badai Petir

    Bandung

    Badai Petir
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Yogyakarta

    Mendung Sebagian
    29 °C

  • Mendung Sebagian

    Surabaya

    Mendung Sebagian
    33 °C

  • Mendung Sebagian

    Makassar

    Mendung Sebagian
    35 °C

  • Badai Petir

    Padang

    Badai Petir
    29 °C

Status Tanah Hortikultura Diprotes

SEMARANG– Penetapan status tanah hortikultura oleh Pemkot Semarang di wilayah Kecamatan Mijen diprotes oleh pemilik lahan.

 Penetapan status tersebut dinilai merugikan karena pemilik tanah menjadi tak punya kuasa untuk mengelola lahannya sendiri. Sunarto, salah satu pemilik lahan warga Kelurahan Ngadirgo RT 2/RW 5, Kecamatan Mijen, mengatakan, lahannya yang telah ditetapkan sebagai kawasan hortikultura hanya dapat ditanami tanaman keras. Lahan tersebut tidak boleh ditanami tanaman lainnya dan tidak boleh dijual ke orang lain di luar Mijen.

”Padahal tanah saya ada di dua titik cukup luas, yaitu di dekat kawasan Bukit Semarang Baru seluas 3.500 m2, dan di Kelurahan Jatibarang juga hampir seluas 3.500 m2. Masa semua harus ditanami tanaman keras?,” katanya kemarin. Penetapan status hortikultura juga menyulitkan karena tidak boleh dijual hanya sebagian dan tidak boleh dijual selain ke orang yang tinggal di Mijen.

Padahal, sulit mencari orang di Mijen yang mampu membeli tanah ribuan meter persegi. ”Kalau pun ada mereka pasti tidak akan mau, karena untuk apa membeli tanah miliaran rupiah tapi nantinya dianggurin (hanya boleh ditanami tamanan keras),” katanya. Ketika memerintahkan hanya boleh ditanami tanaman keras, kata Sunarto, seharusnya pemkot juga memberikan subsidi, yaitu memberikan bantuan biaya pengelolaan tanaman keras sehingga pihaknya tidak merugi.

Namun kenyataannya pemkot tidak memberikan kompensasi apapun. Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang Agung Prayitno mengatakan, penetapan status tanah masyarakat untuk kawasan hortikultura oleh Pemkot Semarang itu memang sangat memprihatinkan. Jika pemkot menguasai atau membeli tanah tersebut tidak jadi masalah, tapi nyatanya pemkot tidak melakukan itu.

Penetapan status kawasan hortikultura dan konservasi berdasarkan Perda RTRW Tahun 2011, ada di tiga wilayah, yakni Kecamatan Gunungpati, Ngaliyan, dan Mijen. Di Kecamatan Mijen, menurut Agung Prayitno ada sekitar ratusan hektare tanah masyarakat yang diploting menjadi kawasan hortikultura.

Menurut Agung, saat ini Komisi A sedang membuat kajian tentang Raperda tentang Pelayanan Pertanahan. Diharapkan Raperda ini bisa masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) 2014 sehingga dapat dibahas lebih lanjut.

”Dalam kajian Raperda tentang pelayanan pertanahan ini, diharapkan persoalan seperti tentang dampak penetapan status tanah hortikultura ini bisa diberikan solusinya,” tegasnya. m abduh

Popular content