CALEG DPRD SULSEL DAPIL I, MUHAMMAD FADLI NOOR - Kawal Implementasi e-Government di Sulsel

BERGELUT dengan dunia informatika sejak 1993 membuat Fadli Noor sangat memahami dukungan teknologi informasi, dan komunikasi (TIK) dalam peningkatan kinerja organisasi. Keunggulan TIK dalam organisasi bisnis, sejatinya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, jika diimplementasikan pada sektor pemerintahan, dan pelayanan publik dengan penerapan electronic government (eGov).

Fadli, yang maju menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Sulsel Dapil I (Makassar A), punya komitmen mendorong implementasi e-Government untuk Sulsel lebih baik. Apalagi, pengalamannya, selain berkarir dalam dunia profesional, dia juga dikenal aktif melibatkan diri berbagai organisasi pemberdayaan masyarakat, seperti peningkatan kapasitas koperasi dan UKM melalui Pos Ekonomi Rakyat (PER), hingga menjadi manajer tingkat propinsi, serta kegiatan advokasi kesehatan rakyat melalui Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sulsel.

Dengan pengalaman di organisasi bisnis dan keterlibatan dalam kehidupan sosial hingga ke tingkat grass root semakin meyakinkan, bila implementasi eGov adalah hal yang akan sangat membantu seluruh stake holder pembangunan, dan bermuara kepada kesejahteraan rakyat. “Kita di Sulsel nyaris tidak ada hambatan untuk implementasi eGov. Infrastruktur telah tersedia baik layanan telepon kabel, coverage area BTS provider selular telah ada pada seluruh kecamatan di Sulsel, bahkan sebagian kota Makassar telah tersedia jaringan fiber optic sehingga layanan interkoneksi digital tidak ada masalah.

Sumber daya manusia di Sulsel telah cukup familiar menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi terutama layanan internet,” tutur, Koordinator Dosen IT – LP3i Makassar 1998-1999. Hanya saja, yang belum dimiliki saat ini, adalah political will pemerintah provinsi serta regulasi yang mendukung agar setiap komponen pemerintah terkoneksi dengan eGov yang terintegrasi. Untuk itulah, Fadli siap mewakafkan diri menjadi wakil rakyat, agar bisa menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan politik, dan mendorong regulasi.

Fadli meyakini, bila eGov akan meningkatkan partisipasi publik dalam kebijakan politik. Pasalnya, setiap orang dapat berinteraksi untuk memberi input, dan koreksi terhadap kebijakan pembangunan, apabila ide-ide perencanaan pembangunan tersebut disajikan terlebih dahulu pada media virtual berbasis web 2.0. “Jika saya kelak dipercaya menjadi salah satu legislator, Insya Allah kami akan mendorong implementasi eGov di segala bidang secara terintegrasi, bahkan hingga interkoneksi dengan public, dan dunia usaha sehingga pertukaran informasi menjadi semakin cepat, akurat dan menciptakan akuntabilitas dan efisiensi biaya,” urai dia.

Terkait sosialisasinya, mantan ketua umum IKA SMA 5 Makassar itu, memilih mengedepankan gagasan politik, atau tidak menggunakan politik uang yang dinilainya hanya membodohi rakyat. Tak hanya itu, dia juga tak ingin larut memenuhi ruang public dengan baliho yang mengganggu estetika kota. “Intinya mari kita membawa gagasan baru dengan keahlian yang dimiliki untuk penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif guna kesejahteraan rakyat,” harap, alumni pasca sarjana Unhas itu. larif saleh

Popular content